5,5 Juta Pasangan Subur belum Ber-KB

Penulis: (Sru/H-1) Pada: Jumat, 12 Jul 2019, 08:20 WIB Humaniora
 5,5 Juta Pasangan Subur belum Ber-KB

Ist
Seminar Nasional Hari Kependudukan dengan tema “Mengurangi Unmet Need KB, Angka Kematian Ibu, Kekerasan Berbasis Gender & Praktik Berbahaya

KEBERHASILAN Indonesia dalam program Keluarga Berencana masih harus ditingkatkan untuk menjangkau angka persentase kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (unmet need). Diperkirakan masih ada sekitar 10% atau 5,5 juta dari 51 juta pasangan usia subur yang belum terlayani KB.

"Fenomena unmet need KB bersifat multidimensional karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, dan akses, serta kualitas pelayanan," ujar Plt Deputi Pengendalian Penduduk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dwi Listyawardani, di Jakarta, kemarin.

Salah satu alasan utama dan ini menjadi tantangan, menurut Dwi, pasangan subur yang tidak mengikuti program KB beralasan takut efek samping. Jumlahnya pun lumayan besar, yakni 20% dari 5,5 juta pasangan subur tadi. Permasalahan itu tentunya memerlukan sosialisasi yang terus-menerus dari semua stakeholders agar program KB lebih mudah familier di keluarga pasangan usia subur.

Namun, secara keseluruhan, imbuh Dwi, program pemerintah dalam mengendalikan angka kelahiran dan juga kesehatan alat reproduksi telah mencapai kemajuan signifikan. "BKKBN yang fokus dengan program tersebut telah melakukan berbagai upaya dalam menyejahterakan keluarga Indonesia," ujar Dwi dalam sambutannya memperingati Hari Kependudukan Dunia 2019, Implementation 25 Years ICPD, kemarin.

Hal itu dibuktikan dalam kurun waktu 50 tahun terakhir angka kelahiran total atau total fertility rate turun dari 5,6 anak pada 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada 2017. Sementara itu, angka pemakaian kontrasepsi meningkat dari sekitar 10% pada 1970-an menjadi 64% pada 2017.

Sementara itu, United Nations Population Fund (UNFPA) Representative Najip Assifi mengingatkan masih ada jutaan perempuan dan anak (perempuan) di Indonesia belum dapat menggunakan hak dan kesehatan seksual dan reproduksi mereka. Selain itu, belum terpenuhinya kebutuhan program KB, kematian ibu, dan prevalensi kekerasan terhadap perempuan serta pernikahan anak yang tinggi menjadi permasalahan yang harus disudahi. (Sru/H-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More