Pemerintah Putar Otak Tarik Pajak Google Cs

Penulis: Husen Miftahudin Pada: Kamis, 11 Jul 2019, 21:20 WIB Ekonomi
Pemerintah Putar Otak Tarik Pajak Google Cs

Biro Pers Setwapres
Wakil Presiden Jusuf Kalla berbincang dengan pelaku media dalam acara Business Talk with Jusuf Kalla di Hotel Aryaduta Jakarta, Kamis (11/7/

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengakui penarikan pajak kepada perusahaan teknologi seperti Google masih menjadi permasalahan semua negara. Sulitnya memajaki Google cs karena mereka beroperasi secara lintas negara.
 
"Kita dikuasai empat perusahaan (teknologi) di dunia ini, Google, Facebook, Microsoft, Amazon. Tiap hari di antara kita ini pasti terlibat dengan salah satunya, karena itulah mereka kaya raya," ujar JK dalam acara 'Smart Business Talk with Jusuf Kalla' di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (11/7).
 
Wapres menyebut saat ini seluruh menteri keuangan negara-negara anggota G20 sedang berusaha menemukan formulasi terbaik untuk melakukan penarikan pajak kepada perusahaan raksasa teknologi tersebut.

Apalagi perusahaan-perusahaan berbasis dunia maya itu mendapat keuntungan besar karena memanfaatkan akses perorangan untuk beriklan. Namun, mereka masih tetap enggan membayar pajak di tiap-tiap negara.


Baca juga: Kemenkeu Optimistis SBR007 Laku di Pasaran

 
"Di tiap negara mereka tidak bayar pajak karena lintas negara, dan dunia akan mengatur itu. Karena mereka (perusahaan teknologi internet) hanya mau melaksanakan itu (bayar pajak) apabila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatan kita sendiri," tukas JK.
 
Sampai saat ini, masih belum ditemukan formulasi yang tepat agar perusahaan teknologi internet itu mau membayar pajak di tiap negara. Sulitnya menemukan formulasi penarikan pajak yang tepat lantaran mereka beroperasi secara maya dan lintas negara.
 
"Sampai sekarang juga (perusahaan) teknologi untuk suruh bayar pajak masih belum ketemu. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih mencari secara bersama-sama dengan anggota G20 agar mereka bayar pajak," pungkas JK. (Medcom/OL-1)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More