Kadishub Sebut Kabar Aturan Ganjil Genap untuk Motor Hoaks

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Kamis, 11 Jul 2019, 21:55 WIB Megapolitan
Kadishub Sebut Kabar Aturan Ganjil Genap untuk Motor Hoaks

MI/RAMDANI
Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan aturan baru pasca pembatalan peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Sepeda Motor

KEPALA Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan pesan berantai di aplikasi percakapan WhatsApp yang berisi pemberitahuan adanya penerapan pembatasan kendaraan pribadi berdasarkan nomor kendaraan ganjil dan genap bagi sepeda motor, adalah hoaks.

Sebelumnya terdapat pesan berantai yang meminta pengendara roda dua waspada karena ganjil genap bagi roda dua akan dilakukan uji cobanya pada 18-31 Juli dan diterapkan mulai Agustus 2018. Menurut dia, di sinilah letak kepalsuan pesan tersebut karena 2018 sudah lewat.
 
Menurut Syafrin, pihaknya juga belum memutuskan untuk memberlakukan kembali ganjil genap bagi roda empat seperti yang diusulkan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) apalagi bagi roda dua. "Belum diputuskan soal itu," tegas Syafrin saat dihubungi, Kamis (11/7).

Sebelumnya BPTJ mengusulkan agar Pemprov DKI menerapkan kembali ganjil genap yang dilangsungkan selama perhelatan Asian Games yakni dengan jam yang lebih panjang sejak pukul 06.00 sampai pukul 21.00.

Sebab, setelah dievaluasi ganjil genap yang digelar selama Asian Games 2018 adalah yang paling efektif mengurangi kemacetan.

Syafrin menegaskan pihaknya masih berkoordinasi di internal Dishub DKI guna memutuskan penerapan kembali ganjil genap versi Asian Games 2018.

Menurutnya kebutuhan ganjil genap saat Asian Games 2018 didorong untuk memberi kelancaran selama acara olahraga terbesar se-Asia tersebut. Sementara kini kebutuhan itu berbeda karena murni untuk mengurangi kemacetan.

"Akan kita coba pelajari dari sisi kami Pemprov. Dalam ambil keputusan, itu banyak aspek harus dinilai. Jadi kita akan lakukan dari kajian BPTJ, akan lakukan kajian kembali secara komperhensif," tegas Syafrin. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More