Para Komisioner Terancam Berstatus Terpidana

Penulis: Dwi Apriani Pada: Kamis, 11 Jul 2019, 23:20 WIB Nusantara
Para Komisioner Terancam Berstatus Terpidana

ANTARA FOTO/Feny Selly
Kelima komisioner KPU Palembang (dari kiri) Yetty Oktarini, Abdul Malik, Syafarudin, Alex Barzili dan Eftiyaniyang menjadi terdakwa

  EFTIYANI, Yetty Oktarina, Abdul Malik, Alex Barzili, dan Syafaruddin Adam, seharusnya mendapat kehormatan besar seusai penyelenggaraan pemilihan umum 17 April lalu. Namun, nasib buruk justru menghadang ketua dan para anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang itu.

Kemarin, mereka kembali dihadirkan di Pengadilan Negeri Palembang. Jaksa Penuntut Umum memintakan kelima pejabat itu dihukum enam bulan penjara dengan masa percobaan satu tahun dan denda Rp10 juta.

"Para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan perbuatan yang menyebabkan hak pilih orang lain hilang," ungkap jaksa penuntut umum Ursula Dewi.

Sidang yang menghadapkan kelima pengurus KPU Palembang itu ke depan majelis hakim sudah berlangsung selama satu pekan. Ada tiga hakim senior dan tiga jaksa yang menangani kasus ini.

Meski tergolong ringan, karena tidak harus masuk penjara, tuntutan jaksa itu telah mencoreng kerja keras kelima komisioner itu. Bukan mendapat pujian, mereka justru mendapat predikat sebagai terpidana jika tuntutan jaksa itu dikabulkan majelis hakim.

Lebih jauh Ursula menyatakan kelima komisioner terbukti tidak cermat melakukan verifikasi untuk menentukan dilaksanakannya pemungutan suara lanjutan. "Fakta persidangan membuktikan perbuatan terdakwa, sesuai dengan yang didakwakan."

Namun, jaksa juga menga-kui banyak hal yang meri-ngankan terdakwa. Salah satunya, mereka berjasa besar dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Palembang.

Sidang yang cukup menarik perhatian warga itu ditutup Ketua Majelis Hakim Erma Suharti dengan menunda sidang, guna memberi kesempatan para terdakwa menyampaikan pembelaan. Kelima terdakwa akan menyampaikan pembelaan hari ini.

Gelembungkan suara
Kasus pidana pemilu juga menjerat empat warga di Indragiri Hulu, Riau. Satu orang tercatat sebagai anggota DPRD setempat, yakni Doni Rinaldi, dan tiga lainnya petugas penyelenggara pemilu. Mereka ialah Randa Rahadinata, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Rengat, Masnur, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Rengat dan M Ridwan, anggota PPK Rengat.

Keempatnya sudah berstatus terpidana dan harus menjalani vonis 2 bulan penjara dan denda Rp8 juta. Satu terpidana lain, yakni Sofia Warman masih mengajukan banding. Anggota Bawaslu Indragiri Hulu itu dikenai vonis paling berat, yakni 4 bulan penjara dan denda Rp8 juta.

"Keempat terpidana telah kami eksekusi guna menjalani putusan majelis hakim. Mereka menjalani hukuman di Rutan Kelas IIB Rengat, Indragiri Hulu," kata Kepala Kejari Indragiri Hulu Hayin Suhikto, kemarin.

Terkait pengajuan banding terpidana Sovia Warman, Kejari Indragiri Hulu akan menunggu hingga proses banding selesai dan keluarnya putusan tetap.

Kasus pidana Pemilu 2019 di wilayah itu terungkap setelah masyarakat melaporkan terjadinya penggelembungan suara salah satu calon anggota legeslatif, yang juga anggota DPRD aktif di Indragiri Hulu. Sang anggota dewan, Doni Rinaldi, tercatat sebagai politikus PPP yang kembali maju dari partai yang sama. (RK/N-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More