Kamis 11 Juli 2019, 19:50 WIB

Tingkatkan Inklusi Keuangan, Indonesia Menabung Digencarkan Lagi

Nur Aivanni | Ekonomi
Tingkatkan Inklusi Keuangan, Indonesia Menabung Digencarkan Lagi

thinkstock
ilustrasi menabung

 

PEMERINTAH menargetkan indeks keuangan inklusif tahun ini meningkat hingga 75% atau lebih dari dua kali lipat peingkatan tahun lalu yang tercatat 36%.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) mengatakan, ambisi tersebut perlu diimplementasikan lewat Strategi Nasional keuangan Inklusif (SNKI).

"Agar masyarakat aware terhadap lembaga keuangan, meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan,” ujar Darmin Nasution saat memimpin rapat koordinasi SNKI, di kantornya, Jakarta, Kamis (11/7).

Darmin menjabarkan ada lima pilar dalam SNKI, yaitu edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah dan perlindungan konsumen.

"Kelima pilar SNKI itu harus ditopang oleh tiga faktor, yaitu kebijakan dan regulasi kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung, serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif," ujarnya.

Baca juga : Asuransi dengan Mata Uang RMB Ramaikan Pasar

Pemerintah dan OJK, kata Darmin, turut mendorong program Aksi Indonesia Menabung sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas guna mendorong masyarakat untuk menabung di layanan keuangan formal.

"Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta," jelasnya.

Ia pun menghimbau agar aksi Indonesia menabung dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi, edukasi, dan publikasi menggunakan materi kampanye seperti jingle, billboard, TVC, brosur, dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat DNKI Iskandar Simorangkir menjelaskan terdapat lima program kerja keuangan inklusif di tahun 2019.

Kelima program tersebut, yaitu perlindungan literasi keuangan dan perlindungan konsumen, perluasan pembukaan rekening, mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan, optimalisasi layanan agen bank serta peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi non tunai.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso pun menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target inklusi keuangan sebesar 75% di tahun 2019 bisa tercapai. Strateginya adalah dengan mempercepat akses masyarakat terutama generasi muda ke sektor jasa keuangan.

"Jasa keuangan itu kan bisa tabungan. Ini kan harus selalu campaign terus, terutama (mengenai) tabungan karena generasi baru itu masuk sekolah kan harus diedukasi, produk-produk keuangan apa. Itu terlalu terlambat kalau ngga sejak dini diperkenalkan," tuturnya usai rapat.

Maka itu, kata dia, saat ini masih didiskusikan apakah setiap pelajar nantinya harus mempunyai rekening.

"Mulai dini anak-anak sudah mulai diedukasi tentang jasa keuangan dan produk-produknya. Yang kedua, bahwa persyaratan setiap pelajar mempunyai rekening itu harus, itu nanti tinggal didiskusikan apakah waktu masuk SMP," tandasnya. (IOL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More