Kemenkeu Target Raup Rp2 Triliun dari SBR007

Penulis: Atalya Puspa Pada: Kamis, 11 Jul 2019, 18:35 WIB Ekonomi
Kemenkeu Target Raup Rp2 Triliun dari SBR007

Medcom.id/Eko Nordiansyah
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Afirman

DIRJEN Pengendalian Pembiayaan dan Risiko Luky Afirman menyatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mematok target mendapatkan dana sebesar Rp2 triliun dari investor di savings bond ritel (SBR) seri SBR007.

"Targetnya masih sama. Ini kan terbitan kita yang keenam. Ini SBR007 yang kedua sifatnya konvensional dan non-tradable selama dua tahun targetnya pun masih sama indikatifnya Rp2 triliun," kata Luky di Jakarta, Kamis (11/7).

Bagi investor yang berminat untuk berinvestasi di SBR007, dirinya menyatakan terdapat sejumlah keunggulan. Di antaranya yakni aman, mudah diakses serta return menarik. Selain itu, investor juga dapat turut andil untuk membantu pemerintah dalam menutupi defisit APBN.

"Ini kan termasuk obligasi budget financing pembiayaan kita. Kita kan paling besar untuk pendidikan dan infrastruktur. Jadi dengan begitu investor dapat berpartisipasi untuk membangun Indonesia," tutur Luky.

Baca juga: Perluas Basis Investor, SBR007 Sasar Milenial

Adapun, pihaknya berencana menerbitkan sebanyak 10 surat utang sepanjang 2019 dengan target meraup dana sebesar Rp60 triliun sampai Rp80 triliun.

"Yang sekarang sudah terkumpul sampai Juni 2019 kisaran Rp33 triliun sampai SBR006," tukasnya.

Untuk diketahui, SBR007 merupakan alternatif investasi yang dikeluarkan pemerintah dengan masa penawaran 11-25 Juli 2019. Dengan tingkat kupon minimal mengambang (floating with floor) sebesar 7,5%, SBR007 memiliki tenor dua tahun dengan pemesanan minimum Rp1 juta dan maksimum Rp3 miliar.

Masyarakat yang berminat untuk berinvestasi di SBR007 dapat melakukan registrasi di 20 mitra distribusi yang telah ditetapkan.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More