Kamis 11 Juli 2019, 11:38 WIB

JK: Banjir dan Kekeringan Akibat Merusak Hutan

Dero Iqbal Mahendra | Humaniora
JK: Banjir dan Kekeringan Akibat Merusak Hutan

Antara
Wakil Presiden Jusuf Kalla

 

WAKIL Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan banyaknya bencana lingkungan yang ada di Indonesia saat ini, seperti banjir dan kekeringan disebabkan oleh sebuah sumber permasalahan. Wapres menilai berkurangnya luas hutan di satu wilayah berperan besar terhadap terjadinya banjir dan kekeringan di wilayah tersebut.

"Lingkungan selalu ada untuk kita. Dan hal tersebut selalu ada hubungannya dengan kehutanan. Banyak banjir dan kekeringan merupakan dua hal yang penyebabnya satu, yaitu berkurangnya luas hutan kita,” tutur Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 di Jakarta Convention Center Jakarta, Kamis (11/7).

Jusuf Kalla menilai hutan menjadi penengah untuk dua sumber bencana tersebut. Dengan adanya hutan akan menyerap air saat hujan sekaligus menjadi pencegah terjadinya banjir dan pada musim kemarau. Air yang diserap tersebut menjadi cadangan sumber air sehingga mencegah kekeringan.

Untuk itu Wapres menilai hutan harus menjadi perhatian utama selain persoalan-persoalan lingkungan lainnya untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ia pun memberikan contoh bencana banjir yang terjadi di Konawe dan Samarinda, tak lain disebabkan berkurangnya hutan akibat kegiatan pertambangan.

"Kenapa banjir Konawe dan Samarinda. Keduanya merupakan daerah tambang yang merusak hutan. Konawe habis hutannya karena ditambang untuk nikel. Di Samarinda dan sekitarnya habis juga hutan dirambah untuk batu bara, rusaklah Samarinda. Banjirlah Samarinda dan banjirlah Konawe," terang Jusuf Kalla.

Wapres meminta kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan hal ini, khususnya dalam membatasi izin. Pemerintah (pusat dan daerah) harus memiliki pertimbangan yang matang terkait dampak lingkungan sebelum memberikan suatu izin kepada pengusaha.

"Unsur ekonomi juga harus menjadi bagian utama untuk membatasi kerusakan yang terjadi pada rakyat banyak. Mungkin saja pajak yang diterima pemerintah dari pemerintah daerah tambang itu tidak sebesar kerusakan yang dirasakan rakyat. Oleh karena itulah pemerintah bertanggung jawab, atas kerusakan itu semua," tutur Jusuf Kalla.

baca juga: PSS Sleman Akan Cegah Aliran Bola ke Striker Persebaya

JK juga meminta agar pemerintah pusat dan daerah bersikap keras perihal sistem perizinan yang berlaku. Termasuk kewajiban perusahaan tambang melakukan reklamasi dan menghutankan kembali bekas tambang. Wapres juga meminta Kementerian Lingkungan Hidup untuk dapat melibatkan masyarakat dalam melestarikan hutan. Tanpa upaya bersama pemerintah dan masyarakat hal ini sulit berhasil. Wapres mengharapkan dunia usaha juga memahami pentingnya menjaga lingkungan selain melakukan kegiatan ekonominya (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More