Rabu 10 Juli 2019, 20:37 WIB

MK Pertanyakan Perbaikan Permohonan Keponakan Prabowo

Putra Ananda | Politik dan Hukum
MK Pertanyakan Perbaikan Permohonan Keponakan Prabowo

Antara/Reno Esnir
Majelis hakim MK saat menyidangkan PHPU pileg 2019

 

HAKIM Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mempertanyakan tenggat waktu pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 yang diajukan oleh keponakan Prabowo Subianto yaitu Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Rahayu merupakan calon anggota legislatif Partai Gerindra daerah pemilihan 3 DKI Jakarta.

"Ini (permohonan) yang jadi masalah adalah tenggang waktunya, karena permohonan perorangan ini diajukan pada Jumat, tanggal 31 Mei pukul 18.56 WIB," ujar Arief di Gedung MK, Jakarta, Rabu (10/7).

Menurut Arief pengajuan permohonan keponakan Prabowo tersebut telah melewati batas tenggat waktu pengajuan permohonan, yaitu 3 x 24 jam setelah pengumuman penetapan suara secara nasional oleh KPU atau tanggal 23 Mei 2019.

Kuasa hukum pemohon, Dwi Putri Cahyawati, kemudian menjelaskan bahwa permohonan tersebut diserahkan kepada MK bersamaan dengan perbaikan permohonan perkara-perkara lainnya.

Baca juga : NasDem Gugat Hilangnya Ribuan Surat Suara di Kuala Lumpur

"Kami menganggap ketika ini dimasukkan sebagai penambahan dalam perbaikan, tapi kami serahkan kepada kebijakan Mahkamah," ujar Dwi.

Arief juga mempertanyakan bila permohonan itu dianggap sebagai penambahan dalam perbaikan, lantas mengapa waktu penyerahan berkas permohonan pemohon berbeda dengan waktu penyerahan berkas perbaikan Partai Gerindra.

Berdasarkan waktu penyerahan berkas permohonan diserahkan pada pukul 18.56 WIB, sementara berkas perbaikan partai Gerindra diserahkan pada pukul 15.23 WIB.

Selanjutnya pemohon juga ingin mengajukan renvoi berupa penambahan dalil permohonan, namun hakim konstitusi menegaskan bahwa renvoi hanya bisa dilakukan untuk perubahan redaksional, bukan penambahan dalil permohonan.

Dalam permohonannya, Saraswati mempersoalkan dugaan hilangnya suara yang seharusnya dia dapatkan, sejumlah 29.556 suara.

"Hal ini berdasarkan adanya perbedaan perolehan suara versi pemohon dengan KPU," jelas Dwi.

Pemohon sebelumnya memprediksi pihaknya memperoleh 373.687 suara, namun KPU menetapkan jumlah perolehan suara pemohon adalah 344.131. (OL-7)

Baca Juga

MI/Fransisco Carolio Hutama Gani

Kepmendagri tidak Larang Ojek Beroperasia

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 31 Mei 2020, 20:35 WIB
Plt Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori menjelaskan, dalam Kepmendagri, sama sekali Mendagri Tito Karnavian tidak melarang ojek...
MI/ARYA MANGGALA

NasDem : Penggantian PSN Perlu Pertimbangan Sistem Pertahanan

👤Teguh Nirwahyudi 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:54 WIB
KEMENTERIAN Koordinator Perekonomian mengusulkan penggantian Proyek pesawat R80 dan N245 menjadi proyek drone dalam usulan Proyek Strategis...
MI/Susanto

Ketua Komisi I Desak Pemerintah Lindungi WNI di AS

👤Antara 🕔Minggu 31 Mei 2020, 17:33 WIB
Dia meminta perwakilan pemerintah RI di AS untuk menghubungi WNI yang ada di sana secara acak untuk memastikan kondisi keamanan mereka...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya