Rabu 10 Juli 2019, 16:15 WIB

Fraksi NasDem Dukung Revisi UU MK

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Fraksi NasDem Dukung Revisi UU MK

MI/M. Irfan
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Zulfan Lindan

 

FRAKSI NasDem DPR RI mendukung dilakukannya revisi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Perbaikan dianggap perlu dilakukan, khususnya soal rekruitmen calon hakim konstitusi.

Wakil Ketua Fraksi NasDem DPR Zulfan Lindan mengatakan NasDem tengah menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai masukan dalam proses revisi UU MK. Berbagai diskusi dan dialog dilakukan, tidak hanya oleh anggota DPR Fraksi NasDem tetapi juga melibatkan beberapa ahli hukum.

Meski masa kerja anggota DPR 2014-2019 akan habis pada akhir September mendatang, Zulfan yakin revisi UU MK akan dapat diselesaikan.

"Saya kira keburu, prosesnya kan tinggal masing-masing fraksi memasukkan daftar inventarisasi sekarang ya. Nah kalau itu sudah masuk itu sebenarnya kan revisi-revisi hanya sedikit, biasanya tinggal bikin tim kecil saja untuk menyelesaikan," ujar Zulfan dalam FGD Fraksi Nasdem DPR RI dengan topik "Urgensi Penggantian UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi”, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Baca juga: DPR dan Pemerintah Segera Selesaikan RUU MK dan RUU Lapas

Zulfan mengatakan fraksi NasDem menyetujui dibuatnya aturan mengenai pembentukan pansel untuk pencalonan hakim konstitusi. Dengan begitu, calon yang diusung untuk seleksi akan lebih independen dan berintegritas.

"Kita ingin UU ini nantinya memutuskan salah satunya adalah agar pola rekruitmen anggota MK ini melalui pansel itu lebih bagus supaya lebih objektif," tuturnya.

Adanya pansel juga diharapkan dapat membuat proses rekruitmen hakim konstitusi lebih profesional dan tidak sarat kepentingan. Khususnya kepentingan politis.

"Iya selama ini bisa dibilang politis. Bisa saja anggota DPR atau orang yang mau maju itu bisa melobi kemudian bisa terpilih, nah ini harus ketat ke depannya," pungkasnya.(OL-5)

Baca Juga

Ilustrasi

Komnas HAM: Perpres Terorisme Tak Boleh Lampaui UU

👤Faustinus Nua 🕔Senin 25 Mei 2020, 19:33 WIB
"Perpres-kan turunan dari UU. Isinya tidak boleh melampaui UU yang memerintahkan adanya Perpres itu. Pelibatan militer harus dalam...
Antara/Andreas Fitri Atmoko

Langgar Aturan Asimilasi, 135 Napi Kembali Masuk Bui

👤Insi Nantika jelita 🕔Senin 25 Mei 2020, 18:28 WIB
"Total ada 135 narapidana asimilasi yang tertangkap kembali setelah mendapatkan kebijakan Kemenkumham akibat adanya...
Akun Facebook Ananda Naris

Soal Bendera Tiongkok Berkibar di Maluku Utara: False Context

👤Henri Siagian 🕔Senin 25 Mei 2020, 16:31 WIB
False context adalah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya