Rabu 10 Juli 2019, 14:55 WIB

Partai Golkar Minta Jatah Empat Menteri

Bagus Suryo | Politik dan Hukum
Partai Golkar Minta Jatah Empat Menteri

MI/Bagus Suryo
Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad (dua dari kiri) saat menghadiri diskusi di Universitas Brawijaya Malang, Rabu (10/7).

 

PARTAI Golkar minta jatah empat menteri kepada Presiden Joko Widodo. Nama keempat menteri itu sudah disiapkan dan prosesnya hanya tinggal disetujui Jokowi. Permintaan jatah menteri itu diungkapkan Anggota Dewan Pembina Partai Golkar Fadel Muhammad kepada wartawan di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Rabu (10/7).

"Kita minta 4 kursi (menteri). Kita ajukan, nama-namanya belum bisa dipublikasikan. (Yang diminta) Menteri Kelautan, Menteri Perindustrian dan beberapa nama," tegasnya.

Fadel mengungkapkan dinamika politik di Golkar sedang ada persaingan soal suksesi ketua umum. Sekarang ada dua kubu yang menginginkan Musyawarah Nasional (munas) dipercepat. Selain itu ada kubu yang berpandangan agar Munas setelah ada penentuan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Kedua kubu juga berebut ketua umum yaitu Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

"Ada dua pandangan, ingin mempercepat Munas kelompok Pak Bambang. Sedangkan kelompok Airlangga meminta agar munas sesuai jadwal sesudah pemerintahan baru," katanya.

Bermula dari dua pandangan itu akhirnya mengerucut pada figur ketua umum baru antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo.

"Akhirnya bermuara Airlangga dan Bambang. Pertarungan diantara dua nama ini. Tapi kita banyak yang pilih tetap Airlangga terkait juga dengan dukungan ke Pak Jokowi," ujarnya.

baca juga: Novel Minta Polri Ungkap Pelaku Lapangan Dulu

Sejauh ini dinamika kekuatan Golkar terpecah, saling memihak pada masing-masing kubu.

"Anggota daerah minta ada evaluasi terhadap Pak Airlangga. Tapi sebagian besar daerah minta tetap Pak Airlangga jadi ketum," pungkasnya. (OL-3)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More