Selasa 09 Juli 2019, 19:53 WIB

Pemerintah Pusat Terus Pantau Ancaman Karhutla

Dhika Kusuma Winata | Humaniora
Pemerintah Pusat Terus Pantau Ancaman Karhutla

Antara/Syifa Yulinnas
kebakaran Hutan dan Lahan di Aceh

 

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus memantau ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Pencegahan pun dilakukan dengan mengintensifkan patroli terpadu.

"Di Kalimantan Tengah kami bersama TNI baru saja melepas tim patroli terpadu pencegahan karhutla. Patroli akan dilakukan di 303 desa dan akan dilaksanakan hingga September mendatang. Di sejumlah provinsi lain patroli telah dilakukan," kata Pelaksana tugas Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK Raffles B Panjaitan saat dihubungi, Rabu (9/7).

Berdasarkan data KLHK, total jumlah titik panas semester awal tahun ini (citra satelit NOAA) sebanyak 508 titik. Sementara pada periode yang sama pada 2018, jumlah titik panas lebih banyak yakni tercatat sebanyak 685 titik.

Namun, Raffles memaparkan luasan karhutla sepanjang tahun ini (Januari-Mei) telah mencapai 42.740 hektare. Provinsi Riau menjadi yang terbanyak mengalami karhutla dengan luas 27.683 hektare.

Baca juga : APP Sinar Mas Intensifkan Pencegahan Karhutla di Sumatra Selatan

Ia menambahkan tim di lapangan juga melakukan pemantauan titik panas yang terdeteksi satelit dan segera dilakukan pengecekan lapangan pada titik panas yang terpantau.

Pengecekan lapangan itu untuk memastikan adanya karhutla pada lokasi yang terpantau titik panas agar dapat segera dilakukan upaya pemadaman dini sehingga api tidak meluas.

Ia menambahkan hingga saat ini jumlah daerah yang menetapkan status siaga karhutla belum bertambah. Ada lima provinsi yang menetapkan status tersebut, yakni Riau, Kalimantan Barat, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Berdasarkan analisis dan prediksi BMKG periode Juni-November 2019 kemungkinan terjadi El Nino lemah. Semua pihak terutama Manggala Agni agar lebih waspada di tingkat tapak untuk melakukan upaya-upaya pengendalian karhutla," ujarnya. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More