Selasa 09 Juli 2019, 16:55 WIB

Bawaslu Mengaku Belum Duduk Bareng Bahas E-Recap dengan KPU

Insi Nantika Jelita | Politik dan Hukum
Bawaslu Mengaku Belum Duduk Bareng Bahas E-Recap dengan KPU

MI/RAMDANI
Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin

 

ANGGOTA Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Mochammad Afifuddin menuturkan sampai hari ini pihaknya belum mendapatkan penjelasan terkait penerapan rekapitulasi hasil pemilu secara atau elektronic recapitation (e-recap). Penerapan tersebut akan digunakan pada Pilkada 2020 mendatang.

"Saya kira kita perlu ketemu bareng sama teman-teman KPU. Kami kan bisa memberikan perspektif (soal e-Recap). Kami belum mendapatkan penjelasan secara teknis soal apa yang dimau dan dimaksud KPU soal e-Recap tersebut," ucap Afif di Gedung MK, Jakarta, Selasa (9/7).

Baca juga: Kemendagri Minta Uji Coba E-Rekap di Beberapa Daerah

Selain membahas jadwal pelaksanaan Pilkada 2020, Bawaslu juga akan membahas kerawanan daerah yang akan mengikuti Pilkada. Diketahui KPU akan menggelar pilkada secara serentak pada 23 September 2020. Pilkada ini akan diikuti 270 daerah yang terdiri dari 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota.

"Biasanya, kita petakan kerawanan Pillkada. Kemarin kan ada pertanyaan juga dari Komisi II untuk kerawanan di masing-masing daerah. Itu yang paling kita siapkan dulu," kata Afif.

Dalam persiapan Pilkada, KPU mulai lakukan perencanaan anggaran hingga sosialisasi. Perencanaan program dan anggaran dilakukan bulan Mei-September 2019.

Selanjutnya, soal penyusunan penandatanganan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) yang paling lambat tanggal 1 Oktober. Kemudian, sosialisasi mulai 1 November 2019 sampai 22 September 2020.

"Ya (soal NPHD) masih ada waktu. Ya (lebih baik) sebelum tahapan berjalan, berjalan itukan oktober," tandas Afif. (OL-6)

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/ama.

Di Tengah Wabah Korona, Besok DPR tetap Bersidang

👤 Dhika Kusuma Winata 🕔Minggu 29 Maret 2020, 20:30 WIB
Ia menjamin pembahasan rancangan undang-undang juga akan tetap berjalan, termasuk prioritas yang telah ditetapkan sebelumnya seperti...
MI/SUPARDJI RASBAN

Pemerintah harus Secepatnya Karantina Wilayah

👤Cahya Mulyana 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:31 WIB
Indonesia tak mengenal istilah lockdown. Tapi Indonesia mempunyai konsepnya sendiri yaitu karantina...
Medcom.id/Whisnu Mardiansyah.

KSP: Legitimasi Perppu Penundaan Pilkada Harus Kuat

👤Indriyani Astuti 🕔Minggu 29 Maret 2020, 19:04 WIB
Menurut Sigit, apapun opsi yang akan diambil oleh KPU, termasuk apabila nantinya pemerintah menerbitkan Perppu, legitimasinya harus...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya