Sabtu 06 Juli 2019, 17:15 WIB

Jimly: Rekonsiliasi Sebaiknya Alamiah, Jangan Dipaksakan

Dero Iqbal Mahendra | Politik dan Hukum
Jimly: Rekonsiliasi Sebaiknya Alamiah, Jangan Dipaksakan

MI/Ardi Teristi Hardi
Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie

 

KETUA Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie mengingatkan agar rekonsiliasi dapat berjalan secara alamiah, sehingga tidak perlu dipaksakan agar harus rekonsiliasi saat ini juga.

“Saya rasa untuk rekonsiliasi alamiah saja kita harus mengelola tidak usah dipaksakan toh semua sudah menerima hasil dari pemilu putusan sudah final dan mengikat dan kubu 02 sudah menerima bahwa dia akan bertemu pada saatnya,” tutur Jimly Sabtu malam (5/7) di Jakarta.

Akan tetapi dia mengingatkan agar sikap menerima hasil keputusan Mahkamah Konstitusi dan keinginan untuk bertemu tersebut bukan menjadi prasyarat rekonsiliasi. Justru yang terpenting menurut Jimly adalah mempersiapkan dari para pendukung untuk menerima hasil keputusan tersebut.

Jimly khawatir jika memang pertemuan rekonsiliasi dilakukan terburu buru akan menimbulkan kekecewaan, khususnya dari pendukung 02.

“Misalnya sesudah keputusan MK masih ada ibu-ibu yang menangis di depan foto, itu kan mendalam sekali. Hal itu harus kita hargai kita hormati juga. Kalau misalnya Prabowo terlalu cepat ketemu itu mungkin menyakitkan lagu ibu itu, ibu itu sendiri hanya simbol mewakili banyak orang karena jumlah orang yang ingin ganti presiden banyak,” terang Jimly.

Baca juga: Rizieq Shihab jadi Syarat Rekonsiliasi, Istana: Jangan Pragmatis

Akan tetapi pada saat yang sama mereka juga harus memberikan penghargaan yang sama kepada pihak yang ingin presidennya tetap sama.

Oleh sebab itu Jimly memandang rekonsiliasi sebagai ide merupakan hal yang baik, namun pelaksanaannya tidak harus dipaksakan. Mengingat hal yang terpenting adalah mengelola perbedaan tersebut hingga lima tahun mendatang.

Pada kesempatan tersebut Jimly juga mengingatkan agar tidak semua hal masuk ke barisan pemenangan yang menjadi monolitik politik. Hal tersebut demi terciptanya chek and balance yang dapat mengimbangi pemerintahan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More