Jumat 05 Juli 2019, 19:00 WIB

Pimpinan Militer dan Pengunjuk Rasa di Sudan Sepakati Perjanjian

Ihfa Firdausya | Internasional
Pimpinan Militer dan Pengunjuk Rasa di Sudan Sepakati Perjanjian

ASHRAF SHAZLY / AFP
Massa warga Sudan turun di jalan-jalan Khartoum setelah para jenderal mencapai kesepakatan tentang masalah sengketa badan pemerintahan

 

PARA jenderal yang berkuasa di Sudan dan para pemimpin unjuk rasa mencapai kesepakatan tentang sengketa badan pemerintahan baru pada Jumat (5/7). Sebuah terobosan perjanjian pembagian kekuasaan yang bertujuan mengakhiri krisis politik selama berbulan-bulan di negara itu.

Kesepakatan penting ini muncul setelah dua hari perundingan, menyusul gagalnya perundingan sebelumnya pada Mei mengenai siapa yang akan memimpin badan penguasa baru—warga sipil atau tentara.

"Kedua pihak sepakat untuk membentuk dewan yang berdaulat, dengan militer dan sipil (presiden) yang bergilir untuk jangka waktu tiga tahun atau lebih," kata mediator Uni Afrika, Mohamed El Hacen Lebatt, kepada wartawan.

Sudan telah diguncang oleh krisis politik sejak tentara menggulingkan penguasa lama Omar al-Bashir pada bulan April di belakang protes yang meluas.

Para jenderal merebut kekuasaan dan menolak tuntutan demonstran untuk menyerahkannya kepada pemerintahan sipil.

"Kami ingin meyakinkan semua kekuatan politik, gerakan bersenjata, dan semua orang yang mengambil bagian dalam perubahan itu ... bahwa perjanjian ini mencakup semua dan tidak mengecualikan siapa pun," kata wakil kepala dewan militer yang berkuasa, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo dalam sebuah pernyataan.

Ketegangan antara kedua pihak semakin meningkat setelah serangan brutal di sebuah kamp protes lama di luar markas tentara di ibukota Khartoum, menewaskan puluhan demonstran dan melukai ratusan lainnya, 3 Juni lalu.


Baca juga: Kondisi Migran di Libia semakin Memilukan


Lebatt tidak merinci secara pasti susunan badan penguasa yang baru, tetapi pemimpin protes terkemuka Ahmed al-Rabie mengatakan kepada AFP bahwa itu akan terdiri dari enam warga sipil, termasuk lima dari gerakan protes, dan lima anggota militer.

Lebatt mengatakan bahwa kedua belah pihak sekarang juga 'sepakat untuk melakukan penyelidikan yang terperinci, transparan, nasional, dan independen terhadap semua insiden kekerasan yang disesalkan dan dihadapi negara itu dalam beberapa pekan terakhir'.

Sebelumnya, paling tidak 136 orang tewas di seluruh negeri sejak serangan itu, termasuk lebih dari 100 pada 3 Juni, ungkap seorang dokter yang dekat dengan gerakan protes payung, Aliansi untuk Kebebasan dan Perubahan.

Pada Minggu (30/6), para pemimpin unjuk rasa berhasil memobilisasi puluhan ribu pendukung dalam protes massa pertama terhadap para jenderal sejak serangan itu.

Demonstrasi telah dilihat sebagai ujian bagi kemampuan para pemimpin unjuk rasa untuk memobilisasi massa setelah para jenderal memberlakukan pemadaman internet yang meluas dan mengerahkan pasukan keamanan di alun-alun dan distrik utama ibu kota, kota kembar Omdurman, dan kota-kota serta desa-desa lainnya.

Pada Kamis (4/7), ratusan siswa dari beberapa sekolah di tiga kota —-Madani, Gadaref, dan Sinnar—- melakukan protes spontan meneriakkan 'pemerintahan sipil, pemerintahan sipil', ujar seorang saksi mata. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More