Tantangan Pariwisata Indonesia di Era Jokowi-Ma'ruf Amin

Penulis: Pegiat Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi Pada: Kamis, 04 Jul 2019, 22:16 WIB Opini
Tantangan Pariwisata Indonesia di Era Jokowi-Ma

Dok Pribadi
Pegiat Pariwisata Indonesia Taufan Rahmadi

SEJAK periode pertama berkuasa, Presiden Joko Widodo telah menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas yang diharapkan mampu sebagai penyumbang terbesar bagi devisa negara.

Tidak heran jika Menteri Pariwisata Arief Yahya di dalam setiap kesempatan menjelaskan salah satu pertimbangan utama pariwisata menjadi leading sector program pembangunan Indonesia adalah karena merupakan industri yang paling sustainable, paling menyentuh ke level bawah masyarakat, dan performanya tiap tahun selalu menanjak.

Di periode pertama Jokowi ini kitapun bisa melihat pariwisata Indonesia dihadapkan pada banyak tantangan. Mulai dari musibah bencana alam tiada henti yang melanda destinasi pariwisata, pergolakan politik, isu keamanan, lingkungan, tidak siapnya destinasi, hingga faktor sumber daya manusia yang perlu untuk terus ditingkatkan.

Tulisan ini diturunkan dengan tujuan untuk mencoba memberikan gambaran secara singkat tentang apa yang kira–kira akan menjadi tantangan pariwisata Indonesia di era pemerintahan Jokowi Jilid II.

Peta persaingan pariwisata dunia
Kita harus berbangga bahwa ternyata dalam perkembangannya saat ini pariwisata Indonesia sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi oleh negara–negara manapun di dunia.

Indonesia dengan pariwisata telah hadir sebagai negara yang memiliki daya saing yang tinggi. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya pengakuan dari lembaga–lembaga internasional yang kredibilitasnya tidak perlu disangsikan lagi.

Sebut saja, World Travel & Tourism Council (WTTC). Menurut lembaga ini pariwisata Indonesia melesat di posisi sembilan dunia, nomor tiga di Asia, serta berada di peringkat teratas di kawasan Asia Tenggara.

Lalu Telegraph. Media terkemuka dari Inggris ini mencatat Indonesia sebagai salah satu dari 20 negara dengan pertumbuhan pariwisata tercepat. Bahkan Telegraph menilai pertumbuhan pariwisata Indonesia empat kali lebih tinggi dibanding pertumbuhan regional dan global.

Hal ini kemudian dikuatkan  dengan pertumbuhan pariwisata Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mencapai 25,68%, sedangkan industri pelesiran di kawasan ASEAN hanya tumbuh 7% dan di dunia hanya 6%.

Indeks daya saing pariwisata Indonesia menurut World Economy Forum (WEF) juga menunjukkan perkembangan menggembirakan. WEF menyatakan peringkat Indonesia naik delapan poin dari 50 di 2015 menuju ke peringkat 42 pada 2017.

Tidak cukup di situ, GMTI (Global Muslim Travel Index) menobatkan Indonesia sebagai negara yang menduduki peringkat pertama wisata halal dunia versi GMTI 2019, bersanding dengan Malaysia.

Lalu bagaimana dengan tingkat kunjungan wisatawan ke Indonesia? Jika kita melihat data yang disampaikan Kemenpar RI,  kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) naik siginifikan dari 2015-2017.

Pada 2015 sebanyak 9,7 juta, lalu 2016 menjadi 11,5 juta, dan 2017 sebanyak 14 juta. Pertumbuhan total kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) Indonesia pada 2017 sebesar 22% atau lebih tinggi daripada regional ASEAN (7%) dan dunia (6,4%).

Sampai Agustus 2018, jumlah wisman tercatat mencapai 10,58 juta dari 17 juta yang ditargetkan. Sedangkan untuk wisatawan nusantara angkanya terus mengalami kenaikan. Pada 2015 sebanyak 255 juta, pada 2016 berkembang lagi menjadi 264 juta, dan pada 2017 kembali meningkat menjadi 271 juta.

Sementara itu, sumbangan devisa dari sektor pariwisata meningkat sejak 2015 yang dari US$12,2 miliar menjadi US$13,6 miliar pada 2016, dan satu tahun berikutnya naik lagi menjadi US$15 miliar. Sementara, tahun ini ditargetkan meraup devisa US$17 miliar dan US$20 miliar di 2020.

Isu dan tantangan pariwisata Indonesia
Jika mengutip yang disampaikan oleh Ketua Pokja Industri Pariwisata Nasional Dony Oskaria Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), tingkat kunjungan yang terus meningkat kurang berkorelasi positif dengan nilai belanja wisatawan asing (spending) yang justru terus turun, dari angka US$1.300-an merosot ke US$1.000-an per visit. Artinya ada penurunan kualitas kunjungan.

Penurunan kualitas kunjungan ini tentunya dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti, pelayanan dan fasilitas di destinasi yang belum maksimal, atraksi wisata yang masih itu-itu saja, paket tur yang masih monoton alias kurang kreatif , dan kurang masif dan kreatifnya promosi pariwisata yang dilakukan.

Jadi salah satu tantangan terbesar dari pariwisata Indonesia di masa depan adalah membuat kuantitas kunjungan wisatawan bisa berbanding lurus dengan kualitas dari nilai spending di saat para wisatawan berlibur di destinasi pariwisata di Indonesia. Dalam mencari solusi ini dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang progresif untuk dirumuskan bersama oleh para stakeholder yang berada dalam ekosistem nasional pariwisata sehingga mampu menjadikan pariwisata Indonesia adalah solusi kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Revitalisasi kementerian
Di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, kebijakan menciptakan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 new Bali) adalah hal yang patut untuk diapresiasi. Hal itu menjadikan pembangunan pariwisata adalah program utama pembangunan nasional sehingga di dalam menyukseskannya tidak saja menjadi tanggung jawab Menteri Pariwisata tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh kementerian dan institusi terkait mulai dari pusat hingga daerah.

Jika Presiden Jokowi di periode kedua ingin tetap berkomitmen menjadikan sektor pariwisata sebagai sektor utama dalam penerimaan devisa negara, selain harus memilih sosok Menteri Pariwisata yang mumpuni, juga harus mulai mempertimbangkan langkah merevitalisasi Kementerian Pariwisata untuk tidak lagi menjadi institusi kementerian kelas 3. Di mana dalam ruang lingkup kewenangan dan anggaran selama ini sangat terbatas sehingga Menteri Pariwisata yang terpilih nantinya bisa full power dalam bekerja.

Baca juga: Komitmen Jokowi pada Kebebasan dan Hak Sipil

Kesimpulan
Pariwisata dalam implementasi kebijakannya tidak bisa terlepas dari good will pemerintah. Good will ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang produktif. Pariwisata Indonesia jika ingin lebih maju lagi harus bisa memastikan grand design strategi mampu menggerakkan ekonomi rakyat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kementerian Pariwisata sebagai eksekutor program pariwisata nasional diharapkan mampu untuk lebih kreatif dan inovatif di dalam melakukan terobosan untuk mengatasi kelesuan pariwisata di banyak daerah wisata yang terdampak bencana.

Pembangunan pariwisata tidak hanya bicara tentang infrastruktur dan investasi, melainkan membutuhkan passion di dalam mengembangkannya. Di sana ada kerja sama semua elemen masyarakat dan pariwisata yang berkelanjutan. Inilah konsep inklusivitas dalam pariwisata yang diharapkan dapat menjadi narasi yang menyatukan di dalam memajukan pariwisata Indonesia di masa depan.

Selamat bekerja Bapak Presiden Jokowi, maju terus pariwisata Indonesia.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More