Kamis 04 Juli 2019, 16:15 WIB

BNN Dalami Rekam Jejak Capim KPK

Ferdian Ananda Majni | Politik dan Hukum
BNN Dalami Rekam Jejak Capim KPK

MI/Susanto
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Heru Winarko.

 

BADAN Narkotika Nasional (BNN) akan terlibat dalam proses seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan serta sindikat narkoba

Kepala BNN Heru Winarko mengatakan pihaknya akan mendalami dan memantau rekam jejak capim KPK agar mereka dapat bekerja secara optimal.

"Untuk pansel KPK kemarin dari kami memang terkait tentang rekam jejak dari calon jadi bukan hanya yang bersangkutan pengguna atau bukan, tetapi juga rekam jejak apa ada terkait dengan sindikat," kata Heru di Jakarta Barat, Rabu (3/7).

Menurutnya, selain pemeriksaan fisik berupa tes urine, pemeriksaan juga meliputi pelacakan latar belakang capim KPK dan keluarganya.

"Bukan hanya yang bersangkutan tapi juga keluarga mereka. Karena bila ada ketergantungan, anak kena narkoba, atau saudara yang kena narkoba, tentu dalam melaksanakan kegiatan tidak terlalu berjalan optimal," sebutnya.

Baca juga: 194 Orang Telah Mendaftar Sebagai Capim KPK

Heru tidak memerinci bentuk pengawasan yang akan dilakukan oleh BNN. Namun, ia memastikan BNN siap mengemban amanah guna meningkatkan pengawasan terhadap capim KPK.

"Tentu kami melihat permintaan dari pansel. Pansel melakukan permintaan baru kita lakukan langkah-langlah yang diperlukan," lanjutnya.

Diketahui, pansel Capim KPK bekerja sama dengan BNN, BIN, BNPT, organisasi masyarakat, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menghindari pemilihan calon yang terkait terorisme dan peredaran narkoba.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pansel Capim KPK, hingga Rabu (3/7), terdapat 65 orang yang berkasnya telah dinyatakan lengkap. Sedangkan 79 orang lain belum lengkap dan masih ada yang belum diverifikasi.

Selain advokat, para pendaftar capim KPK terdiri atas latar belakang berbeda. Masing-masing 40 akademisi, 18 pihak swasta, 13 jaksa/hakim, 8 polisi, 3 auditor, 2 komisioner atau pimpinan KPK, dan sisanya berasal dari pelbagai latar belakang. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More