Selasa 02 Juli 2019, 18:25 WIB

Tanggapi Konflik Sudan, Uni Emirat Arab Serukan Perundingan

Tesa Oktiana Surbakti | Internasional
Tanggapi Konflik Sudan, Uni Emirat Arab Serukan Perundingan

AFP
Suasana unjuk rasa di Sudan

 

UNI Emirat Arab (UEA) mendesak militer Sudan dan pengunjuk rasa untuk melanjutkan perundingan. Hal itu dianggap penting untuk menghindari tindak kekerasan, setelah para pemimpin aksi protes menyerukan operasi pembangkangan sipil.

"Penting untuk melanjutkan perundingan terkait konflik di Sudan, sekaligus mendorong kesepakatan mengenai pengaturan transisi," ujar Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, melalui akun Twitter-nya.

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Kecam Aksi Perusakan Gedung Parlemen

Lebih lanjut, dia menegaskan setiap transisi harus menjamin pembentukan sistem konstitusi yang stabil. Pada Senin lalu, para pemimpin demonstran menyerukan gerakan nasional pada 14 Juli mendatang. Mereka berhasil mengorganisir protes massa terhadap para jenderal berkuasa, yang mengambil alih pemerintahan. Tepatnya setelah mantan pemimpin Sudan, Omar al-Bashir, digulingkan pada April lalu.

Gerakan protes bertujuan meningkatkan tekanan terhadap para jenderal, agar menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil. Para pemimpin protes mengungkapkan gerakan nasional akan didahului aksi protes pada 13 Juli.

"Harus ada langkah signifikan untuk menghindari konfrontasi dan eskalasi. Sudah jelas bahwa oposisi dan militer saling membutuhkan, dan perlu mencapai kesepakatan agar tidak terjadi eskalasi krisis," tukas Gargash.

Seruan atas operasi pembangkangan sipil, berikut pemogokan massal, terjadi ketika kedua pihak saling menyalahkan atas tindak kekerasan dalam demonstrasi beberapa waktu lalu. Sekitar 10 orang tewas dan puluhan lainnya terluka. Ethiopia dan Uni Afrika telah memediasi kedua belah pihak, namun belum menghasilkan terobosan. (AFP/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More