Selasa 02 Juli 2019, 17:21 WIB

JK: Koalisi Jokowi-Ma'ruf Sudah Cukup Aman di DPR

JK: Koalisi Jokowi-Ma

Antara Foto/WAHYU PUTRO A
Wakil Presiden Jusuf Kalla

 

KETUA Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma"ruf, Jusuf Kalla, mengatakan perolehan kursi koalisi partai pendukung di DPR cukup aman mengingat jumlahnya lebih banyak dibandingkan Pemilu 2014.

"Sekarang, koalisi yang mendukung Jokowi dalam Pemilu (2019) itu sudah 60 persen, artinya bahwa itu sudah cukup aman untuk pemerintah ini sebenarnya," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Terkait kemungkinan bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi penguasa, JK mengatakan hal itu menjadi pertimbangan dan keputusan Jokowi dan Ma"ruf Amin sebagai pasangan presiden dan wapres terpilih.

"Saya tidak tahu. Tentu itu kebijakan Pak Jokowi sendiri; kalau itu urusannya Pak Jokowi dan Pak Ma"ruf Amin-lah nanti," ujarnya.

Baca juga: Pengamat Imbau Jokowi Tidak Perlu Tambah Koalisi

Yang jelas, kata Wapres, jika dibandingkan dengan 2014, perolehannya kurang dari 50 persen. Namun dengan bergabungnya beberapa partai ke Pemerintah, maka kekuatan koalisi Jokowi-JK di parlemen menjadi bertambah.

"Kalau kita bandingkan dengan 2014, waktu itu awalnya saya dan Pak Jokowi itu koalisinya hanya 41 persen. Jadi supaya di atas 50 persen, maka kita kemudian masuk PAN, Golkar, PPP," tambahnya.

Dengan kekuatan koalisi di parlemen untuk pemerintahan 2019-2024, JK berharap partai koalisi tidak melupakan fungsinya untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi-Ma"ruf.

Kritik dan pengawasan, baik dari partai koalisi maupun oposisi, harus tetap dijalankan oleh partai politik di DPR.

"Pemerintah juga butuh kritik; disamping dari oposisi, pengalaman kita juga partai-partai pemerintah kadang mengkritik pemerintah juga di DPR. Jadi 60 persen itu tidak berarti langsung saja, disetujui, sehingga terjadi suatu otoriter; tidak begitu," jelasnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More