Selasa 02 Juli 2019, 15:34 WIB

Calo Ikut Berperan Mark Up Umur Pernikahan Anak

Lina Herlina | Nusantara
Calo Ikut Berperan Mark Up Umur Pernikahan Anak

Antara
Ilustrasi

 

BERDASARKAN data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Selatan pada 2017 terdapat 333 kasus. Dan tahun berikutnya hanya dalam waktu enam bulan, kasus perkawinan anak berjumlah dua kali lipatnya yaitu 722 kasus. Hal itu diketahui dari jumlah pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sulawesi Selatan. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) disebutkan dari 34 provinsi di Indonesia, perkawinan anak terjadi di 23 provinsi. Artinya 67% wilayah Indonesia terjadi perkawinan anak. Dan Sulawesi Selatan berada di urutan kesembilan.

Hal itu menggerakkan Institute of Community Justice (ICJ) Makassar melakukan penelitian di dua kabupaten di Sulawesi Selatan, yaitu Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone. Husmirah Husain, Program Manager ICJ Makassar menjelaskan, jika penelitian yang mereka lakukan itu dengan melakukan survei langsung, wawancara dan mengisi kuisioner.

"Ada beberapa hal yang ditanyakan kepada 500 responden, mulai dari apakah mereka tahu jika terjadi perkawinan anak di daerahnya. Lalu siapa yang punya keinginan sehingga terjadi pernikahan anak. Serta siapa yang membantu mereka memanipulasi data sehingga bisa menikah di usia anak," urai Husmira.

Di Kabupaten Bone, Sulsel, persentase orang yang mengetahui sudah terjadi pernikahan di bawah usia 18 tahun sebanyak 93%. Dan yang tidak tahu hanya 7%. Jumlah anak laki-laki yang menikah di bawah umur itu mencapai 199 orang, dan anak perempuan sebanyak 137 orang. Sedangkan 59% di antaranya menikah karena keinginan orang tua, lantaran tiga hal. Yaitu faktor ekonomi, kekerabatan dan faktor lainnya.

Dari penelitian itu juga ditemukan, ada 80% pelaku nikah anak yang menaikkan (mark up) usia mereka. Ada juga memakai jasa calo untuk mengurus administrasi agar bisa menikah. Dan itu diakui Andi Ilham alias Ilo, mantan penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cina, Kabupaten Bone.

"Banyak sekali di Bone anak-anak menikah. Tapi biasanya tidak diketahui atau tidak terdaftar di KUA. Karena memang ada aturan, tidak bisa menaikkan anak di bawah umur, tanpa ada dispensasi dari pengadilan agama," serunya.

Hanya saja kata Ilo, dirinya kerap mendapati mereka yang sudah menikah, baru kemudian mengurus surat keterangan sudah menikah atau meminta buku nikah.

"Di situ muncul calo. Karena orang tua pengantin pasti mengurus berkas-berkas kependudukan di catatan sipil, untuk naikkan umur anaknya. Mereka pun bayar minimal Rp200 ribu sekali pengurusan," ungkapnya.

Mengurus administrasi lewat jasa calo diakui oleh S, 17 yang kini berdomisili di pesisir pantai itu. S menjelaskan semua surat untuk menikah dilakukan oleh pamannya.

"Saya menikah di usia 15 tahun. Tapi di buku nikah diubah menjadi 18 tahun," ungkapnya.

Mark up umur

Dari survei yang dilakukan ICJ Makassar, 80% perilaku koruptif umumnya adalah menaikkan umur dan 20% menggunakan jasa calo untuk bisa menikah pada usia anak. Setali tiga uang. Di Kabupaten Maros, Sulsel juga demikian. Curi umur untuk menikah muda itu biasa. Mereka juga mendapat bantuan dari keluarga yang bekerja di KUA atau catatan sipil, untuk me-mark up umur anak yang mau nikah.

Andi (bukan nama asli), demi menikahkan anaknya yang masih berusia 16 tahun, mengaku nekat ke Catatan Sipil untuk membuat akte kelahiran baru untuk anaknya.

"Kan tidak ada akte kelahiran, jadi semua sekalian diubah termasuk kartu keluarga. Jadi waktu menikah itu umurnya 17 tahun di buku nikah," cerita Andi.

Menanggapi kejadian banyaknya pernikahan anak dan terjadinya praktek koruptif, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupten Maros, M Idrus mengelak. Menurutnya kondisi sekarang berbeda dengan dulu.

"Sekarang ini kan sistem pencatatan data kependudukan sudah online, jadi agak susah untuk dimanipulasi atau diubah. Kalau dulu mungkin, tapi kondisi saat ini tidak lagi. Bahkan kita ini juga sudah berupaya dan membuat program untuk cegah perkawinan anak di Kabupaten Maros," tegas Idrus.

Jumlah anak laki yang menikah di Maros sebanyak 126 orang dan anak perempuan sebanyak 375 orang. Mayoritas atau sekitar 72% perkawinan anak dikarenan keinginan orangtua. Sedangkan berdasarkan survei ICJ Makassar disebutkan 56% responden mengaku me-mark up umur untuk nikah dan 22% memakai jasa calo.

Sementara itu, di Kota Makassar berdasarkan data Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar, ada 80 kasus perkawinan anak yang masuk, dan 59 kasus di antaranya adalah dispensasi untuk perkawinan anak.

Melihat kondisi itu, Ketua Tim Penggerak PKK Sulsel Liestiaty F Nurdin menjelaskan, jika perkembangan teknologi informasi, menjadi salah satu penyebab tingginya angka perkawinan anak. Karena itu, anak sebaiknya diawasi dalam penggunaan gadget.

"Perkawinan anak merupakan praktek buruk, karena mengancam tumbuh kembang anak. Pendidikan, kesehatan, dan kualitas keluarga, mereka akan bersoal. Saat mereka hamil, rahimnya sebenarnya belum siap menerima jabang bayi," terangnya.

baca juga: Polda Sumsel Amankan 9 Kilogram Sabu

Lies menegaskan, jika seluruh stakeholder harus berkomitmen, tidak ada toleransi terhadap pelaku eksploitasi anak.

"Mengawinkan anak di usia muda juga termasuk kekerasan anak. Perempuan berpotensi pendarahan, melahirkan anak berkebutuhan khusus, menjadi korban eksploitasi seksual, hingga KDRT. Tingginya usia perceraian juga bisa disebabkan oleh pernikahan dini," tegas Lies. (OL-3)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More