PKS Minta PAN dan Demokrat Jadi Oposisi

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Senin, 01 Jul 2019, 21:42 WIB Politik dan Hukum
PKS Minta PAN dan Demokrat Jadi Oposisi

MI/ROMMY PUJIANTO
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera

PKS berharap PAN dan Demokrat tidak meninggalkan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera ingin membangun koalisi yang kuat bersama Demokrat, PAN dan Gerindra.

"Harapannya bukan sama dengan Gerindra. Rekan-rekan PAN, Demokrat, Berkarya yang selama 9-10 bulan sudah membangun chemistry kita lanjutkan," kata Mardani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7).

Pascapilpres, PKS dan Gerindra kukuh menegaskan posisinya sebagai kekuatan oposisi terhadap pemerintah. Sementara, Demokrat dan PAN secara terbuka menyatakan ingin bergabung dengan koalisi partai pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Dalam waktu dekat, Partai Demokrat dan PAN akan mengambil keputusan untuk merapat mendukung Jokowi-Amin atau tetap di luar pemerintahan. Demokrat akan mengambil keputusan setelah 10 Juli 2019 melalui rapat majelis tinggi partai, sementara PAN akan menyelenggarakan rapat kerja nasional pada Juli atau Agustus 2019.

Padahal, sambung Mardani, jika PAN dan Demokrat mau bertahan, mereka bisa membentuk oposisi yang kuat sebagai penyeimbang pemerintah.

Terkait arah politik partainya, Mardani mengaku belum bisa menjelaskan lebih lanjut. Menurutnya, keputusan tersebut menunggu musyawarah Majelis Syuro PKS.

"Saya pribadi oposisi kritis dan konstruktif pilihan paling rasional dalam kondisi sekarang," kata Mardani.

Sementara, Sejen Partai NasDem Johnny G Plate berpendapat, koalisi yang sehat seharusnya dibentuk sejak sebelum pemilu, bukan setelah ketika pemenang sudah diketahui.

"Saya rasa tidak perlu penambahan. Mereka yang ada di luar pemerintah itu diperlukan dalam sehatnya demokrasi," tandasnya. (OL-8)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More