Senin 01 Juli 2019, 16:48 WIB

Jokowi Perlu Menteri Muda untuk Penyegaran

Ardi Teristi Hardi | Politik dan Hukum
Jokowi Perlu Menteri Muda untuk Penyegaran

Antara
Susi Pudjiastuti menteri terpopuler di media sosial

 

SALAH satu kesimpulan dari peneliti Center for Digital Society (CfDS) Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah perlunya penyegaran kabinet pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut didasarkan pada riset populer bertajuk Popularitas Media Sosial Menteri Kabinet Jokowi-JK. Salah satu kesimpulan dalam penelitian tersebut berbunyi, rata-rata menteri kabinet kerja adalah 58,91 tahun, yang didominasi oleh menteri berusia 50-60 tahun.

"Diperlukan penyegaran kabinet dengan memunculkan menteri-menteri muda," kata Manager Digital Intellegence Lab CfDS, Treviliana Eka Putri, Senin (1/7).

Dengan usia yang lebih muda, mereka akan lebih populer dan aktif di dunia maya, baik dalam pemberitaan yang positif maupun di media sosial. Riset merujuk pada beberapa platform digital, seperti twitter, instagram, google trends, dan berita-berita daring. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Python nltk dan Nvivo.

" Kami merasa bisa jadi (popularitas di media sosial dan media daring) akan menjadi penilaian karena citra positifnya di masyarakat," kata dia.

Kesimpulan lain dalam penelitian tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti merupakan menteri paling popular di media sosial dan pemberitaan daring. Jumlah reshuffle yang dialami oleh menteri perempuan lebih sedikit dibandingkan menteri laki-laki.Pemberitaan negatif yang banyak muncul pada menteri-menteri kabinet kerja terkait dengan pemberitaan KPK dan kenaikan tiket pesawat.

Tingginya popularitas Sudi Pudjiastuti mampu mengungguli empat menteri popular lain seperti Lukman Hakim Saifuddin, Wiranto, Imam Nahrawi, dan Hanif Dhakiri di Twitter. Total di Twitter, Susi mempunyai 964.213 pengikut, 23.461 tweet, dan 1.468.315 engagement. Data tersebut dihimpun hingga 25 Mei 2019.

Lukman Hakim Saifuddin berada di posisi kedua dengan 469.513 pengikut, 494.896 engagement, dan 27.516 tweets. Posisi ketiga ditempati Wiranto yang memiliki 385.512 pengikut, 225.335 engagement, dan 2.584 tweets.

Ada fakta menarik bahwa jumlah follower Bu Susi dan Lukman Hakim hamipr dua kali lipat dan engagement. Enggement Lukman hanya 494. Padahal Twitter Susi baru dibuat pada Juli 2014. Lukman membuat pada 2010 dan Wiranto April 2013.

Peneliti CfDS lainnya, Fauzi Ananta menambahkan di platform Instagram Susi juga masih bercokol di urutan pertama dengan 2.332.564 pengikut. Dari data yang dihimpun per 18 Juni 2019 dua menteri perempuan yang tak memiliki Twitter justru masuk lima besar menteri terpopuler di Instagram.

Menteri Keuangan Sri Mulyani berada di urutan kedua dengan jumlah pengikut 1.390.970. Sementara Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi di urutan keempat dengan 182.505 pengikut. Retno masih kalah dengan Menpora Imam Nahrawi yang memiliki 389.323 pengikut.

"Jika digabung antara pengikut Instagram dan Twitter, dua Sriandi kabinet kerja menjadi yang terpopular," kata dia.

Susi di urutan pertama dengan total 3,29 juta pengikut dan Sri Mulyani dengan 1,39 juta pengikut. Kemudian tempat ketiga hingga kelima masing-masing diisi Imam Nahrawi, Lukman Hakim, dan Wiranto.

Treviliana menganalisis, penyebab Susi begitu populer disebabkan strategi komunikasi yang sangat personal Susi di Twitter dan Instagram. Berbeda dengan menteri lain yang lebih formal dengan twit seperti selamat hari apa atau semoga.

baca juga: Polisi Tangkap 5 Terduga Teroris Berafiliasi Al Qaeda

"Bu Susi ini sangat personal. Orang-orang merasa saya sedang berkomunikasi dengan menteri ini dan menteri ini bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan baik ke saya. Dengan kata-kata ayo tenggelamkan kapal, ayo gemar makan ikan," kata dia.

Ada empat menteri yang tidak memiliki akun media sosial, yaitu Luhut Binsar Panjaitan, Pratikno, Basuki Hadi Mujono, dan Rini Soemarmo. (OL-3)

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More