Sabtu 29 Juni 2019, 18:42 WIB

Perpres Jabatan Fungsional TNI dan Trauma Dwifungsi ABRI

Direktur Institute For Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi | Opini
Perpres Jabatan Fungsional TNI dan Trauma Dwifungsi ABRI

Dok Pribadi
Direktur Institute For Security and Strategic Studies (Isess) Khairul Fahmi

JELANG akhir pekan ini, media pers marak mengabarkan Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional TNI.

Respons pro-kontra kemudian berkembang di media sosial (medsos). Kebanyakan mengaitkan perpres ini dengan wacana pengisian jabatan sipil oleh prajurit TNI yang mengemuka beberapa waktu lalu.

Awalnya, sayapun berprasangka demikian dan mencoba menyelaminya. Tapi setelah membaca dan membandingkan isi pemberitaan berbagai media, saya menilai polemik itu wajar saja karena nyaris tak ada media yang memberikan penjelasan dengan baik isi dan maksud aturan baru itu. Atau bisa jadi memang penjelasan pemerintahlah yang tidak utuh sehingga informasinya berkembang menjadi multitafsir.

Perpres 37/2019 ini (mestinya) bukanlah sesuatu yang luar biasa. Dia sekadar peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) 39/2010 tentang Administrasi Prajurit TNI. Khususnya, pasal 30 dan 31 PP yang menegaskan ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional TNI diatur melalui perpres.

Jadi, perpres yang heboh itu sebenarnya hanya mengatur bagaimana pengelolaan jabatan fungsional prajurit di dalam organisasi TNI dan tidak menjangkau pengelolaan di lingkungan organisasi kementerian maupun lembaga lain karena memang tidak diatur berdasarkan UU 34/2004 tentang TNI.

Bahkan, pengaturan ini sebenarnya sudah sangat terlambat. Bagaimana tidak. Peraturan pelaksanaan untuk pengelolaan personel dan organisasi sestrategis itu baru dibuat hampir satu dasawarsa setelah peraturan pokoknya diterbitkan.

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Khawatir Kembalinya Dwifungsi TNI

Itu saja sebenarnya sudah menunjukkan lambatnya implementasi reformasi TNI. Bahkan kita masih punya sejumlah pekerjaan rumah lain yang terkait, baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Presiden untuk memayungi dan memagari peran fungsi TNI termasuk yang menjadi titik berat agenda reformasi.

Di sisi lain, reaksi publik terhadap penerbitan perpres itu menurut saya dapat dipahami. Bagaimanapun, praktik pelibatan prajurit TNI yang berlebihan dan eksesif pada organisasi sipil dan ruang-ruang publik di masa lalu masih menyisakan trauma dan kecemasan di tengah masyarakat.

Apalagi belakangan ini, publik sering sekali disodori narasi dan aksi yang menunjukkan gelagat kembalinya -- bahkan beberapa pendapat menyebutnya metamorfosis-- praktik yang di masa lalu disebut sebagai dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebelum menjadi TNI). Rezim saat inipun kerap terkesan 'genit' membuka peluang dan memberi harapan atas pelibatan yang lebih luas bagi TNI di sektor publik. Sesuatu yang dicemaskan oleh banyak kelompok masyarakat sipil.

Akhirnya, meski perpres tersebut bukanlah aturan seperti dikhawatirkan, saya kira tak berlebihan jika kita berharap rezim Jokowi yang telah memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 ini makin hati-hati mengambil langkah dan membuat kebijakan.

Taruhlah kebijakan itu dilandasi niat baik, tapi siapa mampu menjamin praktiknya bisa tetap baik di masa depan? Peraturan tak hanya berlaku hari ini dan rezim terbaik sekalipun --sesuai konstitusi-- hanya akan berkuasa paling lama 10 tahun. Jangan sampai tindakan kita hari ini malah membuka kotak pandora. Ingatlah, tak ada makan siang gratis!

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More