Selasa 25 Juni 2019, 19:50 WIB

Jepang-RI Sepakati Repatriasi Ribuan Kerangka Tentara yang Tewas

Syarief Oebaidillah | Internasional
Jepang-RI Sepakati Repatriasi Ribuan Kerangka Tentara yang Tewas

ist
Perwakilan Indonesia dan Jepang Usai Penandatanganan Nota Kesepahaman, Jakarta (25/4).

 

PEMERINTAH Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hilmar Farid, bersama Pemerintah Jepang melalui Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Masafumi Ishii, menandatangani kerja sama atau MoU dalam Eksvakasi, Pengumpulan, dan Repatriasi Kerangka Tentara Jepang yang Gugur dalam Perang Dunia II di Papua dan Papua Barat.

"Kami ingin melalui kerja sama ini kegiatan identifikasi dan repatriasi tentara kami yang gugur dapat segera dilakukan dan untuk segera dikembalikan ke negara kami untuk disampaikan pada keluarga di Jepang," kata Dubes Jepang untuk Indonesia, Mafumi, usai MoU dengan Dirjen Kebudayaan Kemendikbud, Hilmar Farid, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (25/6).

Masafumi mengutarakan data yang ia peroleh diperkirakan terdapat sekitar 20 ribu tentara Jepang yang gugur di Papua dan Papua Barat pada Perang Dunia kedua. Ia memuji pemerintah Indonesia yang menindaklanjuti MoU ini.

"Kami berterima kasih pada Pemerintah Indonesia kami berharap kerja sama ini dapat terus meningkatkan hubungan kedua negara yang telah terjalin erat," ujarnya.

Masafumi mengakui tidak mudah bagi tim Jepang dan tim Indonesia melakukan pendataan dan identifikasi jasad tentara Jepang karena telah bersemayam sekitar 70 tahun di wilayah Papua itu.

Hilmar mengutarakan perjanjian kerja sama ini telah mencapai kesepakatan untuk menghasilkan rekomendasi terhadap agreement dan SOP Repatriasi Kerangka Tentara Jepang di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Proses repratiasi ini merupakan salah satu kerja sama Pemerintah Jepang dengan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikbud.


Baca juga: Bos Mafia Italia Morabito Kabur dari Penjara di Montevideo.

 


Beberapa perjanjian kedua negara terkait repatriasi tersebut di antaranya Memorandum Persetujuan antara Pemerintah Jepang dan Pemerintah RI tentang Pembangunan Monumen Perang Dunia II yang ditandatangani 7 April 1993 dan Memorandum Kerja Sama antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang tentang Pemberian Akses dan Pelaksanaan Pengumpulan dan Repatriasi Kerangka Tentara Jepang pada PD II di Provinsi Papua yang ditandatangani 20 November 2013.

"Jadi ini adalah lanjutan kerja sama yang telah ditandangani pada 2013 yang meliputi proses pencarian, pengumpulan kerangka, dan identifikasi kerangka, kemudian kerangka dibakar sehingga menghasilkan abu untuk dibawa pemerintah Jepang ke negeri sakura itu," ujarnya.

Direktur Pelestarian Cagar Alam dan Museum Kemendikbud, Fitra Arda, menambahkan, sepanjang sejarah PD II Provinsi Papua dan Papua Barat menjadi saksi bisu pertarungan tentara Amerika Serikat dan Jepang pada 1939-1945.

Jepang memang pernah menorehkan sejarah di wilayah ujung timur Indonesia itu. Ribuan tentara Jepang pernah berjibaku dengan tentara sekutu pimpinan Amerika di wilayah Papua semasa PD II.

Di antara saksi bisu gugurnya tentara Jepang di Papua adalah sebuah goa yang disebut Goa Jepang.

Saat menduduki Indonesia, Jepang memanfaatkan goa-goa alam di wilayah Biak sebagai tempat persembunyian, perlindungan, dan juga tempat penyimpanan senjata.

Satu goa yang dikenal dengan Goa Jepang merupakan tempat pertahanan yang sangat kuat dan sulit sekali ditembus tentara sekutu.

Untuk melumpuhkan goa, pasukan sekutu di bawah pimpinan Jenderal McArthur menjatuhkan drum-drum bahan bakar yang ditembaki dari udara. Diperkirakan 3.000 tentara Jepang tewas terkubur dalam goa.

"Kerangka-kerangka eks tentara Jepang tersebut berusaha dikembalikan ke keluarga dan pemerintah Jepang.

Selain di Biak, kerangka-kerangka serdadu negeri matahari terbit itu tersebar di beberapa daerah. Seperti di Sarmi, dan Jayapura. Pengembalian kerangka ini murni mempertimbangkan aspek kemanusiaan sekaligus menghormati tradisi leluhur masyarakat Jepang yang menghormati para leluhurnya," pungkas Fitra. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More