Rabu 26 Juni 2019, 07:15 WIB

Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan belum Terintegrasi

Syarief Oebaidillah | Humaniora
Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan belum Terintegrasi

Ist
Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah

 

KELAHIRAN Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan pada 27 April 2017 membawa harapan besar akan adanya penguatan pengelolaan kebudayaan di Indonesia.

Berbeda dengan naskah RUU Kebudayaan sebelumnya yang memberikan negara kewenangan cenderung otoriter, UU Pemajuan Kebudayaan menempatkan negara sebagai fasilitator bagi masyarakat dalam memajukan seni dan budayanya sendiri melalui proses partisipatif.

Anggota Komisi X DPR RI, Ferdiansyah, mengutarakan, kendati UU ini telah terbit dan diundangkan, tugas legislator belum usai.

Sebagai mantan Ketua Panitia Kerja (Panja) DPR UU tersebut, ia mengapresiasi langkah Koalisi Seni Indonesia untuk terus mengawal jalannya pelaksanaan UU ini.

"Yang menjadi perhatian kami pelaksanaan UU ini belum terintegrasi sehingga perlu dievaluasi pasal demi pasal UU Pemajuan Kebudayaan," kata Ferdiansyah di sela-sela Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan UU Pemajuan Kebudayaan yang digelar Koalisi Seni Indonesia (KSI) di Jakarta, Selasa (25/6).

Namun dia mengapresiasi sudah berjalannya tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari 514 Kabupaten dan Kota sebanyak 320 daerah telah membuat PPKD yang menjadi penopang kebijakan strategis kebudayaan nasional.

Ferdiansyah menyarankan forum KSI harus rutin melakukan pertemuan serta pemantauannya.

"UU ini adalah pijakan kita dalam memajukan kebudayaan sebagai modal dasar pembangunan manusia Indonesia. Tapi, kerja kita tidak selesai saat UU diundangkan setelah proses advokasi bertahun-tahun,” kata Ketua Pengurus KSI, M Abduh Aziz.

Menurut Abduh, pengawalan harus dilakukan untuk memantau pelaksanaan regulasi sehingga KSI melakukan pemantauan dan evaluasi dua tahun berjalannya UU Pemajuan Kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi tersebut terlaksana pada Januari-Mei 2019, memotret kondisi di tiga pemerintah provinsi serta 12 pemerintah kabupaten/kota.

 

Baca juga: Kebudayaan dan Pendidikan Harus Disinergikan

 

"Temuan kami berkisar pada aspek penyusunan peraturan pelaksanaan, pendataan, dan pendanaan bagi pemerintah pusat. Sementara itu, aspek kelembagaan, anggaran, dan visi daerah dalam pemajuan kebudayaan masih menjadi tantangan bagi pemerintah daerah," tambah peneliti KSI, Miko Ginting.

Dari segi pembentukan peraturan pelaksanaan, UU Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan 21 substansi harus diatur lebih lanjut dalam waktu dua tahun, yang tenggatnya lewat pada 29 Mei 2019. Namun, baru satu substansi yang telah ada peraturannya, yakni mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD).

"Kami merekomendasikan pemerintah segera mengesahkan peraturan pelaksanaan. Sebab, tanpa pengesahan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang telah disusun tidak dapat digunakan untuk mengarusutamakan kebudayaan dalam dokumen pembangunan penting seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah," kata Mulki Shader, peneliti KSI lainya.

Dalam paparannya, KSI juga menyinggung Dana Perwalian Kebudayaan. Dari analisis pemberitaan menunjukkan wacana yang kerap beredar ialah seputar besaran dana yang akan digelontorkan, yakni Rp5 triliun per tahun seperti dijanjikan Presiden Joko Widodo.

Karena itu, KSI mengusulkan pemilihan model kelembagaan, mekanisme pendanaan, akuntabilitas mekanisme pendanaan, dan akses pegiat kebudayaan yang sudah mulai digagas secara serius oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan sebaiknya melibatkan lebih banyak elemen masyarakat dalam pembahasannya.

Temuan KSI lainnya menunjukkan pemerintah daerah memerlukan sumber pendanaan alternatif, sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang relatif kaku membuat ruang inovasi bagi mereka terlalu terbatas.

Koalisi Seni menyarankan pemerintah pusat membantu pemerintah daerah agar dapat mengakses sumber pendanaan alternatif seperti dana aspirasi dewan, dana desa, serta kerja sama pemerintah dan swasta. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More