Rabu 26 Juni 2019, 10:53 WIB

Pengamanan di Sekitar Gedung MK Diperketat

Pengamanan di Sekitar Gedung MK Diperketat

ANTARA/Nova Wahyudi
Personel Samapta Polri bersiap melakukan pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

 

APARAT kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sehubungan dengan adanya rencana unjuk rasa yang dilakukan massa dari Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan.    

Berdasarkan pantauan di lapangan, nampak masyarakat yang tidak berkepentingan dan lalu lalang di sekitar kawasan MK ditanya seputar keberadaa mereka di lokasi tersebut.    

Polisi pun mengarahkan masyarakat yang tidak berkepentingan untuk meninggalkan kawasan Gedung MK. Namun, kondisi itu tidak berlaku bagi para pedagang asongan seperti kopi keliling.    

Sementara itu, kondisi di depan Gedung MK, petugas kepolisian dan TNI tersebar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat.

Di sekitar depan gedung MK, polisi yang berjaga nampak dilengkapi peralatan seperti tameng. Sementara di pintu belakang MK, tepatnya di Jalan Abdul Muis, setiap tamu yang akan memasuki kawasan MK diperiksa terlebih dahulu dan harus melewati metal detector.   

Baca juga: Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Depan MK

Hingga pukul 10.15 WIB, tidak ada massa aksi yang datang ke sekitar Gedung MK. Massa hanya terlihat bergerumul di sekitaran Patung Kuda.

Kebanyakan dari mereka merupakan warga dari luar DKI Jakarta, khususnya dari Jawa Barat.    

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengindikasikan melarang aksi halalbihalal di depan MK yang rencananya akan digelar Persaudaraan Alumni (PA) 212 pada Rabu (26/6) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum.    

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menerangkan aksi di jalan protokol depan MK oleh pihak manapun dilarang karena melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, pasal 6, yang bisa mengganggu ketertiban umum dan hak orang lain. (OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More