Selasa 25 Juni 2019, 22:07 WIB

Bank Dunia Peringatkan ada "Awan Hitam" Ekonomi Global

Dero Iqbal Mahendra | Ekonomi
Bank Dunia Peringatkan ada "Awan Hitam" Ekonomi Global

Antara/Wahyu Putro A
Country Director World Bank for Indonesia Rodrigo A. Chaves

 

BANK Dunia meminta Indonesia untuk memantau ketat situasi ekonomi global, terutama untuk mengantisipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Hal itu ditegaskan perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo A. Chaves usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Selasa (25/6). Menurutnya masih ada "awan hitam" yang membayangi akibat dari perang dagang saat ini.

Ia pun berharap negosiasi antara kedua negara yang bertikai dapat segera terwujud agar dampak perang dagang tidak semakin buruk bagi semua pihak.

Di sisi lain, dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, Chaves mengatakan, pertemuan juga membahas laporan program kerja Bank Dunia dan pinjaman yang telah dikucurkan dalam satu tahun terakhir.

"kita hanya melaporkan program kerja Bank Dunia di Indonesia selama satu tahun terakhir. Kami hanya melaporkan apa yang telah kita lakukan selama tahun fiskal kemarin, termasuk pinjaman yang kita kucurkan. Perbincangan kami sangat informal," tutur Chaves saat ditemui di komplek Istana Jakarta.

Baca juga : Defisit Anggaran Ditarget Maksimal 1,75% Tahun Depan

Ia menegaskan pihaknya tidak menawarkan adanya pinjaman baru bagi Indonesia dan hanya membahas terkait pinjaman yang memang sudah diberikan dalam satu tahun terakhir.

Chaves juga menyampaikan pihaknya perlu menunggu dan melihat dalam waktu kedepan untuk memastikan sejumlah hal.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional(PPN )/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengemukakan dalam pertemuan tadi Presiden dan sejumlah menteri mendengarkan masukan Bank Dunia terkait pengelolaan ekonomi Indonesia dalam lima tahun kedepan.

Bambang menjelaskan masukan tersebut nantinya akan menjadi masukan bagi pihaknya di RPJMN dan menjadi masukan bagi pemerintah secara umum.

"Tergetnya tentunya pada tahun 2030, Indonesia sudah bisa lebih memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya," terang Bambang.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada sejumlah poin penting yang disampaikan pada pertemuan tersebut. Misalnya, perlu adanya penekanan mengenai pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya dengan memfokuskan pada bidang pendidikan, baik dasar maupun pendidikan vokasi.

Sektor infrastruktur juga menjadi salah satu perhartian dari Bank Dunia yang masih harus terus ditingkatkan, mengingat nilai infrastruktur per kapita Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara negara berkembang lainnya.

"Indonesia dibanding negara berkembang lain masih perlu membangun infrastruktur, terutama yang terkait dengan konektivitas dan infrastruktur dasar, seperti air bersih, sanitasi maupun listrik," tutur Bambang.

Baca juga : Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tumbuh Konsisten

Saran lainnya yang disampaikan Bank Dunia terkait dengan keseimbangan sumber daya alam. Dalam arti meski sumberdaya harus dapat dimanfaatkan, namun pada saat yang sama harus ada kesinambungan dalam menjaga sustainibilitynya.

Sedangkan untuk segi perpajakan, pemerintah disarankan dapat meningkatkan penerimaan pajak nasional. Akan tetapi dari segi pengeluaran, pemerintah dapat melakukan budget spending yang lebih tepat sasaran dan lebih efisien untuk kedepannya.

Dari sektor investasi Bank Dunia memandang Indonesia perlu mendorong investasi yang lebih berorientasi kepada ekspor.

"Selain investasi yang berorientaasi ekspor juga investasi yang bisa mendorong Indonesia masuk ke dalam rantai perdagangan global. Indonesia juga harus lebih aktif meningkatkan foreign direct investment. Karena ternyata FDI kita kalah jauh dibandingkan Vietnam misalkan untuk negara sesama Asia Tenggara," terang Bambang.

Atas berbagai masukan tersebut, kedepannya Bappenas akan memasukkan poin poin tersebut kedalam rancangan RPJM 2020-2024. (OL-7)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More