Polemik Seragam Sekolah Muslim Diminta Segera Diselesaikan

Penulis: Ardi Teristi Hardi Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 20:30 WIB Nusantara
Polemik Seragam Sekolah Muslim Diminta Segera Diselesaikan

Ist
Seragam sekolah muslim

SURAT Edaran yang ditandatangani Kepala Sekolah SDN Karangtengh III, Wonosari, Pujiastuti, pada Selasa (18/6) pekan lalu, menuai polemik. Pasalnya, dalam surat edaran tersebut berisi kewajiban bagi siswa tahun ajaran 2019/2020 untuk memakai seragam muslim.

Surat edaran berisi beberapa hal, salah satunya siswa baru kelas I tahun pelajaran 2019/2020 wajib memakai seragam muslim. Bagi siswa kelas II-VI belum diwajibkan.

Selain itu, tahun pelajaran 2020/2021 semua siswa wajib berpakaian muslim. Pihak sekolah pun memberi contoh seragam sekolah, baik merah putih maupun pramuka.

Anggota DPRD DIY dari Dapil Gunungkidul, Slamet, mengatakan, tidak sepatutnya seorang kepala sekolah negeri menerbitkan surat edaran terkait pengaturan seragam. Pasalnya, ada peraturan lebih tinggi terkait hal tersebut.

"Persoalan yang ada di Surat Edaran sangat sensitif," kata Slamet usai rapat kerja bersama Kesbangpol dan Satpol PP DIY, Selasa (25/6).

Baca juga: Wajibkan Siswa Berbusana Muslim, SDN di Gunung Kidul Viral

Ia pun menegaskan surat edaran tersebut harus dicabut dan persoalan yang muncul akibat hal itu harus segera diselesaikan agar tak menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat.

Slamet mengatakan pro dan kontra surat edaran sudah muncul di media sosial, sejak Senin (24/6) siang.

"Agar tidak meluas harus segara diselesaikan," tegasnya.

Slamet mengapresiasi jajaran dinas pendidikan Gunungkidul yang segera memanggil kepala sekolah bersangkutan. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY pun sudah turun ke lapangan.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, berharap, polemik terkait surat edaran tersebut segera diselesaikan sehingga masyarakat Gunungkidul tetap hidup rukun. Eko menegaskan, DIY merupakan daerah yang selalu menjunjung nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

Kepala Sekolah SDN Karangtengah III, Pujiastuti, pun menjelaskan, surat tersebut dikeluarkan dari hasil rapat dan musyawarah dengan wali murid. Alasannya, walau berstatus sekolah negeri, semua siswa di SDN Karangtengah III adalah muslim dan SDN Karangtengah III memiliki kegiatan salat berjamaah di sekolah.

"Kami tidak ada niat atau muatan apa pun. Setelah viral saya baru sadar, surat saya ada yang salah," terang dia.

Pujiastuti mengaku sudah dipanggil Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul. Atas nama sekolah, ia meminta maaf.

Kepala ORI Perwakilan DIY, Budi Masturi, mendatangi pihak terkait surat edaran tersebut untuk mengklarifikasi.

"Kami klarifikasi ke pihak sekolah juga ke dinas terkait," pungkas dia.(OL-5)

 

 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More