Anies: IMB Bisa Dicabut Jika Nanti Tidak Sesuai Perda

Penulis: Putri Anisa Yuliani Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 19:21 WIB Megapolitan
Anies: IMB Bisa Dicabut Jika Nanti Tidak Sesuai Perda

Dok.MI
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan terbuka kemungkinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah dikeluarkan untuk bangunan di atas pulau reklamasi bisa dicabut.

Hal itu bisa diterapkan jika bangunan berdiri tidak sesuai dengan zona yang ditentukan oleh peraturan daerah. Rencananya zona-zona pulau reklamasi akan ditentukan dalam Rancangan Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

"Semuanya kemungkinan ada. Kita ikut peraturan aja. Bukan selera saya mengakomodasi atau tidak. Kita ikut ketentuan saja," kata Anies di Balai Kota, Selasa (25/6).

Selain itu, pihaknya pun berencana untuk mengendendum perjanjian kerja sama (PKS) yang dibuat oleh pemerintah di masa lalu dengan pengembang.

Baca juga: Penerbitan IMB Kemunduran Fatal

Anies mengklaim pihaknya tidak bisa berbuat banyak untuk mencegah pengembang membangun lebih banyak lagi bangunan di pulau reklamasi serta mengenai kemungkinan adanya kewajiban tambahan bagi pengembang karena terikat oleh PKS.

"Dalam PKS Pemprov bukan sebagai regulator tetapi sebagai pihak pertama yang melakukan PKS langsung dengan pengembang. Sehingga itu yang mengunci kami. Tapi bukan berarti tidak bisa diubah," kata Anies.

Tetapi ia enggan merinci strategi apa yang akan diterapkan melalui adendum PKS tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan pelanggaran yang dibuat oleh pengembang saat itu karena membangun tanpa IMB.

Sementara penerbitan IMB menurutnya sudah memiliki dasar hukum yang kuat yakni Peraturan Gubernur No 206/2016. Ia bersikukuh bahwa pergub itu menjadi payung hukum yang sah untuk menerbitkan IMB.

"Pengembang mengakui salah dan akhirnya mengurus ke pengadilan membayar denda. Kemudian diterbitkan IMB. IMB ini dasarnya Pergub 206. Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) itu juga dasarnya dari Pergub. Tidak akan ada HGB dan HPL jika tidak ada pergub," tukasnya.(OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More