Kekeringan Ancam 512 Hektare Lahan di Karawang

Penulis: Cikwan Suwandi Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 19:20 WIB Nusantara
Kekeringan Ancam 512 Hektare Lahan di Karawang

antara
Dinas Pertanian Kabupaten Karawang menyatakan areal sawah yang tersebar di enam kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau

DINAS Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyebutkan sebanyak 512 hektare lahan sawah di delapan kecamatan terancam kekeringan. Pembagian debit air irigasi yang tidak optimal menjadi salah satu penyebab ratusan hektare lahan terancam kekeringan.

"Daerah Karawang ini terbagi menjadi dua irigasi. Pertama adalah teknis dan irigasi pedesaan. Persoalan irigasi teknis adalah pembagian air dan irigasi pedesaan ini memang jika kemarau tidak ada air," ungkap Kabid Tanaman Pangan Wawan Kuswandi kepada Media Indonesia, Selasa (25/6).

Wawan menyebutkan pembagian debit air di irigasi teknis terkendala karena petani yang berada di pembagian golongan 1, enggan memulai tanam. Petani juga menolak jika air dialihkan untuk ke wilayah lain.

"Alasannya itu karena habis Lebaran. Padahal air sudah menggenangi lahan mereka. Tetapi jika kita alihkan, mereka pasti marah. Padahal kita sudah imbau, agar segera melakukan tanam," katanya.

Lebih lanjut, Wawan menjelaskan untuk wilayah irigasi pedesaan, memang pada musim kemarau akan sangat kekeringan karena memang merupakan wilayah tadah hujan.

"Dari pemerintah sudah sarankan untuk tanam palawija jangan tanam padi. Lalu solusinya kita juga buat beberapa embung. Kemudian ada satu desa yakni Desa Mulangsari yang juga dibangunkan lima sumur pantek," kata Wawan.

Terdapat delapan kecamatan yang terancam kekeringan, yakni Telukjambe Barat, Jatisari, Batujaya, Pakisjaya, Cibuaya, Pangkalan , Tegalwaru, dan Cilamaya Wetan.

"Luas lahannya yang terancam kekeringan ini ada sebanyak 512 hektare. Kalau kita hitung beberapa hari lagi, jika air tidak masuk . Mungkin akan semakin meluas lahan yang terancam kekeringan," pungkasnya. (A-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More