Selasa 25 Juni 2019, 15:46 WIB

Wiranto Minta tak Ada Aksi Massa Pascaputusan MK

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Wiranto Minta tak Ada Aksi Massa Pascaputusan MK

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memberikan keterangan kepada media di Kantor Kemenko Polhukam,

 

MENKO Polhukam Wiranto berharap masyarakat mau mengikuti ajakan menjaga kedamaian pascaputusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6) esok. Hal itu dianggap sebagai bentuk dukungan pada jalannya konstitusi negara juga dukungan pada kedua pasang calon.

"Kita mengharapkan pada saat pengumuman itu suasana kan tenang, damai. Mengapa? Karena kita tahu bahwa Prabowo-Sandi sudah memberikan suatu statement bahkan memohon seluruh pendukung, simpatisan, supaya menjaga suasana damai," ujar Wiranto di gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/6).

Ia mengatakan apapun keputusan MK harus diterima dan dihormati masyarakat. Apalagi kedua pasang calon juga telah menegaskan akan menerima apapun keputusan MK nanti.

"Oleh karena itu tidak ada alasan saat kita masuk suatu keputusan konstitusional kemudian ada gerakan massa lagi. Untuk apa? Maka kalau ada gerakan massa saya perlu tanyakan, ini untuk apa. Apa yang diperjuangkan? Lalu kelompok mana?" tanya Wiranto.

Meski begitu, ia menyebut memang tak ada larangan spesifik untuk masyarakat melakukan unjuk rasa. Asalkan dilakukan sesuai aturan dan damai.

"Ya namanya unjuk rasa boleh saja, tapi ada persyaratannya. Temanya apa, yang mimpin siapa, tujuannya apa, tempat dimana," tuturnya.

Baca juga: Hakim MK akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres Secara Bergiliran

Ia berharap tak akan ada kegiatan di sekitar MK yang dapat mengganggu proses putusan PHPU yang tengah berjalan. Tindakan tegas akan diberikan bagi siapa saja yang berusaha mengacaukan proses di MK.

"Kalau ada yang nekat, ada demonstrasi bahkan menimbulkan kerusuhan, saya tinggal cari saja. Demonstrasi itu kan ada yang mengajak, ada yang mendorong, menghasut nanti kan kita tinggal tau siapa tokoh yang bertanggung jawab itu. Tinggal kami cari tokohnya, kami tangkap saja karena menimbulkan kerusuhan," tutup Wiranto.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More