Selasa 25 Juni 2019, 15:50 WIB

23 SMPN Depok Siapkan Kuota 20 Persen bagi SKTM

Kisar Rajaguguk | Megapolitan
23 SMPN Depok Siapkan Kuota 20 Persen bagi SKTM

ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo
Calon peserta didik baru didampingi orang tuanya melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi

 

PEMERINTAH Kota Depok menyiapkan kuota 20% bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu (KTM) dalam Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) jalur zonasi jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN).

Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Depok Suhyana mengatakan pada PPDB tahun ini seluruh SMPN di Kota Depok menyiapkan kuota 20% bagi siswa yang mendaftar melalui jalur KETM.

Mereka harus memenuhi syarat-syarat, seperti memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan atau pemegang surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala Sekolah (Kepsek) asal SD.

"Hingga data per 21 Juni 2019, sebanyak 4.692 siswa tidak mampu akan mendaftar di 23 SMPN melalui jalur KETM. Jumlah itu gabungan dari pemegang Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal," kata Suhyana di Balai Kota Depok, Selasa (25/6).

Menurut Suhyana, pemberlakuan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal baru dilakukan pada PPDB tahun ini. Ketentuan itu, jelasnya, merupakan hasil evaluasi Pemerintah Kota Depok terkait dugaan penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) pada PPDB 2018.

"Nama-nama siswa yang telah terdata ini diverifikasi oleh Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, langsung dikirim ke seluruh SMPN. Jadi dijamin tidak ada lagi penyalahgunaan SKTM saat PPDB 4-5 Juli mendatang," ungkapnya.

Baca juga: DPRD Babel Dorong Panitia PPDB Tolak Titipan Pejabat

Dalam program PPDB SMPN 2019, sebanyak 23 SMPN di Kota Depok menyiapkan total 6.976 kursi untuk para siswa lulusan SD. Dengan PPDB sistem zonasi, pemerintah telah menetapkan kuota kursi untuk sejumlah jalur yang dapat ditempuh calon siswa yang mendaftar masuk ke SMPN.

Jalur-jalur zonasi itu antara lain, jalur Zonasi Reguler 50%, Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM) 20%, Inklusi 5%, Luar Kota 3%, Anak PTK (guru) 5%, Prestasi Lokal Akademik 2% dan Non-Akademik 5%.

“Selain itu ada juga jalur nonzonasi, yakni jalur prestasi 5% serta jalur Perpindahan orangtua 5%,“ jelas Suhayana.

Hal senada dijelaskan Sekretaris Dinsos Kota Depok Devi Mayori, guna mendapatkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala sekolah asal, pihaknya telah membuat 16 kategori yang harus dipenuhi siswa miskin.

Dalam 16 kategori itu antara lain memuat luas rumah minimal sampai penghasilan orang tua per bulan.

"Jadi anak yang tidak terdata pemegang KIP bisa mendaftar melalui surat dari sekolah, tetapi harus berdasarkan laporan dari tim verifikasi sekolah mengacu pada kategori penilaian dari Dinsos," tuturnya.

Sebagai informasi, PPDB jenjang SMPN dibuka 27-28 Juni 2019 untuk yang mendaftar melalui jalur prestasi. Sedangkan PPDB SMPN melalui jalur zonasi reguler berlangsung 4-5 Juli 2019.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More