Selasa 25 Juni 2019, 13:39 WIB

Dinilai tak Relevan, Kuasa Hukum Ratna Bantah Replik dari JPU

Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum
Dinilai tak Relevan, Kuasa Hukum Ratna Bantah Replik dari JPU

MI/Haufan Hasyim Salengke
Kuasa Hukum Ratna Sarumpaet, Insank Nasruddin.

 

KUASA Hukum Ratna Sarumpaet, terdakwa kasus penyebaran berita bohong atau hoaks, Insank Nasruddin, menyebutkan alat bukti yang digunakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak relevan dan tidak memiliki korelasi dalam membuktikan pasal 14 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Kami menyanggah terhadap barang bukti berupa screen shot cuitan twitter, postingan facebook dan hasil cetak foto yang diajukan oleh JPU, " kata Insank di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (25/6).

Baca juga: Kuasa Hukum Sebut Tuntutan untuk Ratna Lebih dari Koruptor

Ia menyebutkan, bukti-bukti berupa screen shot cuitan twitter, postingan facebook dan hasil cetak foto tidaklah layak menjadikan bukti-bukti untuk membuktikan unsur-unsur delik dalam pasal 14 ayat (1) tahun 1946.

"Kami menilai tidak relevan dan tidak terdapat korelasi atas bukti digital yang diperoleh dari dunia maya yang bersifat semu yang disampaikan oleh Penuntut Umum. Jika dihubungkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang merupakan peristiwa nyata yang terjadi di kalangan rakyat, " sebut Insank.

Ia menegaskan, keonaran yang dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) UU No.1 Tahun 1946 Tentang peraturan Hukum Pidana adalah keonaran yang terdapat di tengah masarakat yang bersifat nyata yang harus terjadi di dalam dunia nyata.

"Oleh sebab itu, untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di dunia nyata, harus dibuktikan berdasarkan bukti kehidupan dunia nyata. Bukan diambil atau bersumber pada bukti peristiwa di dunia maya, " ucapnya.

Ia kembali menekankan bahwa bukti berupa screen shot cuitan twitter, postingan facebook dan hasil cetak foto dunia maya, hanya menunjukan adanya perbedaan pendapat atau silang pendapat melalui sarana media sosial. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More