Selasa 25 Juni 2019, 11:24 WIB

BPN Tegaskan tidak Bertanggung Jawab Jika Ada Demonstrasi di MK

Whisnu Mardiansyah | Politik dan Hukum
BPN Tegaskan tidak Bertanggung Jawab Jika Ada Demonstrasi di MK

MI/MOHAMAD IRFAN
Petugas keamanan bersantai saat tidak ada aksi di depan Gedung MK, Jakarta.

 

BADAN Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah mengimbau pendukungnya agar tidak berdemonstrasi di depan Mahkamah Konstitusi (MK) saat pembacaan putusan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). BPN tidak bertanggung jawab jika masih ada massa yang berdemo di gedung MK.

"Kalau ada mobilisasi masa itu di luar instruksi kami. Kami enggak punya kuasa melarang hak konstitusional warga negara," kata koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Selasa (25/6).

Dahnil menegaskan Prabowo telah mewanti-wanti pendukungnya menyaksikan pembacaan putusan di rumah masing-masing. Prabowo meminta pendukungnya berdoa agar putusan MK sesuai harapan kubu Prabowo-Sandiaga.

"Seperti sudah kami sampaikan, Prabowo sudah sampaikan upaya akhir kami konstitusional yang dipimpin Mas Bambang Widjajanto," ujar Dahnil.

Baca juga: Medsos tidak akan Dibatasi saat Putusan MK

Prabowo juga berkomitmen menerima putusan MK. Dahnil yakin pendukung juga bisa legawa menerima putusan MK. Sehingga, aksi kerusuhan seperti 21-22 Mei tidak perlu terjadi.

"Seperti kata Pak Prabowo, apa pun hasilnya kami menghormati keputusan konstitusional, masyarakat sudah tahu mana yang legitimate mana yang tidak legitimate," pungkasnya.

Sebelumnya, sekelompok massa yang tergabung dalam Persaudaraan Alumni (PA 212) dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) akan menggelar aksi massa saat sidang putusan terkait gugatan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6). Kegiatan demonstrasi dibalut tajuk halalbihalal.

Polri mewaspadai undangan halalbihalal akbar 212 tersebut yang berlangsung pada 24 hingga 28 Juni. Jajaran Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan merupakan inisiator kegiatan tersebut. (Medcom/OL-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More