Rekonsiliasi tidak Harus Bagi-Bagi Kursi

Penulis: Rahmatul Fajri Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 08:45 WIB Politik dan Hukum
Rekonsiliasi tidak Harus Bagi-Bagi Kursi

Dok. KPU
Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'aruf Amin.

WAKIL Sekjen Partai Amanat Nasional Saleh Pertaonan Daulay tak sepakat bagi-bagi kursi sebagai syarat rekonsiliasi setelah Pilpres 2019. Seharusnya koalisi yang kalah tak berharap banyak mendapat jatah kekuasaan.

“Karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol, tapi kepetingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut enggak akan selesai-selesai,” kata Saleh.

Meski rekonsiliasi tetap berjalan, bukan berarti pihak yang kalah keluar dari perannya sebagai oposisi. Peran oposisi dibutuhkan agar terciptanya keseimbangan di pemerintahan.

“Enggak mesti ada power sha­ring, untuk mereka yang menang mungkin ada power sharing, tapi yang lain kan enggak mesti,” ujar Saleh.
Menurutnya, power sharing kepada pihak yang kalah berbahaya. Hal itu menghilangkan peran oposisi sebagai pengawas roda pemerintahan. Pemeritah terlalu kuat tidak baik tanpa adanya kritik yang konstruktif.

“Harus dijaga kunci oposisi yang konstruktif. Karena enggak ada yang koreksi sama sekali dan sampaikan sesuatu yang berbeda, itu sangat tidak tepat. Jadi jagalah karena pasti ada yang oposisi. Saya enggak tahu parpol mana yang putuskan (menjadi oposisi),” ujarnya.

Sebaliknya Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani, menyebut koalisi petahana tak menutup pintu untuk Partai Gerindra. Arsul menyebut Gerindra layak diprioritaskan bergabung ke koalisi.

“Ada juga yang berpendapat kalaupun partai koalisi di pemerintahan akan datang mau bertambah, ­Gerindra pantas ditawari,” kata Arsul.
Arsul mengatakan, sebagian partai Koalisi Indonesia Kerja menghormati Partai Gerindra. Apalagi, partai pimpinan Prabowo Subianto itu menggunakan jalur konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu.

Gerindra juga tak memprovokasi pendukung mereka. Sikap negarawan itu membuat partai Koalisi Indonesia Kerja mengangkat topi.

“Sikap-sikap itu yang membuat sebagian teman-teman di koalisi sangat menghormati,” ucap Sekjen PPP itu.

Menurut Arsul, tak salah menawari kursi menteri untuk Gerindra. Mau atau tidaknya, kata dia, biar Gerindra yang memutuskan. “Yang jelas itu kita lebih hormati daripada (terhadap partai) yang proses pemilunya belum selesai, lebih ingin belok,” ujarnya.
 
Tergantung Megawati
PDI Perjuangan telah menyiapkan kader terbaik sebagai calon menteri di kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, calon menteri tersebut menunggu restu dari Megawati Soekarnoputri.

“Demokrasi di PDI Perjuangan menyerahkan semua hal tersebut kepada Ibu Megawati Soekarnoputri,” kata Hasto di Bengkulu, kemarin.
Hasto menyebut kandidat menteri dari PDIP berasal dari berbagai unsur. Misalnya, kepala daerah, pengurus dewan pimpinan pusat (DPP), atau anggota DPR. Calon menteri yang tak sekadar urusan re­presentasi daerah, tapi juga mampu merepresentasikan kepemimpinan. Sosok menteri harus bisa memahami tugas dan fungsi kementerian yang dipimpinnya.

Hasto menyebut seorang menteri harus memiliki kemampuan teknokrasi, kematangan memimpin, dan kemampuan membawa perubahan bangsa. (Mal/P-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More