Selasa 25 Juni 2019, 04:45 WIB

Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus

S-2 | Ekonomi
Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Rusunawa Penjaringan Jakarta.

 

UNTUK membantu Program Sejuta Rumah (PSR), kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.  
 
“Keberadaan zona khusus rumah rakyat di dalam RDTR diyakininya lebih efektif membantu Program Sejuta Rumah (PSR), baik dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakat maupun penyediaan (pasokan) dari pengembang,” ujar Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (20/6).

Diakuinya, dengan zona khusus yang harga lahannya terkendali, maka pengembang rumah subsidi yang selama ini kesulitan mencari lahan terjangkau di dekat kota akan sangat terbantu.    

Namun, sukses atau tidaknya pengembangan zona khusus ini, menurut Soelaeman, sangat bergantung kepada dua syarat. Syarat pertama ialah pemerintah harus mendukung penuh pembangunan infrastruktur kawasan zona khusus rumah rakyat. Syarat kedua, pemerintah daerah harus tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan di zona tersebut.    

“Pengawasan oleh pemerintah daerah penting sekali. Artinya, kalau di zona itu khusus rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak bisa dijual, misalnya, kepada pengembang rumah ko­mersial. Harus tegas sesuai peruntukkannya,” ujar Soelaeman.      

Di sisi lain, pengamat properti Ali Tranghanda mengakui, tingginya harga tanah di DKI Jakarta membuat masyarakat harus mencari lokasi hunian jauh dari tempat kerja. Hal itu memicu terjadinya kemacetan yang menjadi persoalan utama di Ibu Kota negara ini.

Hunian berkonsep transit orien­ted development (TOD) atau hunian nempel stasiun pun belum efektif karena mahalnya harga hunian tersebut.

Untuk itu, Ali mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga tanah di DKI dengan cara membebaskan pajak bumi dan ba­ngunan (PBB) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar sehingga penghuni tidak terkendala dengan kenaikan harga tanah di sekitarnya yang memicu terjadinya spekulasi. (S-2)  

Baca Juga

MI/Bary Fathahilah

KSPI: New Normal? PSBB Saja Banyak Tidak Patuh

👤M. Ilham Ramadhan Avisena 🕔Selasa 02 Juni 2020, 19:11 WIB
Pemerintah diminta mengganti istilah new normal menjadi physical distancing yang terukur. Sebab, dinilai lebih mudah dipahami masyarakat...
DOK BUKOPIN

Mengenal Lebih Dekat KB Kookmin Bank

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Juni 2020, 19:09 WIB
Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun...
DOK KEMENTAN

Bupati Landak Dukung Demplot Padi 5 Varietas Unggul

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 02 Juni 2020, 18:46 WIB
Kehadiran kegiatan demplot varietas unggul bersertifikat pun berdampak nyata pada petani yakni bisa melihat secara langsung jenis padi yang...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya