Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus

Penulis: S-2 Pada: Selasa, 25 Jun 2019, 04:45 WIB Ekonomi
Jakarta Butuh RDTR Zona Khusus

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Rusunawa Penjaringan Jakarta.

UNTUK membantu Program Sejuta Rumah (PSR), kota padat penduduk seperti DKI Jakarta membutuhkan rencana detail tata ruang (RDTR) yang dilengkapi zona khusus untuk rumah rakyat.  
 
“Keberadaan zona khusus rumah rakyat di dalam RDTR diyakininya lebih efektif membantu Program Sejuta Rumah (PSR), baik dari sisi permintaan atau kebutuhan masyarakat maupun penyediaan (pasokan) dari pengembang,” ujar Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata, seperti dikutip Antara di Jakarta, Kamis (20/6).

Diakuinya, dengan zona khusus yang harga lahannya terkendali, maka pengembang rumah subsidi yang selama ini kesulitan mencari lahan terjangkau di dekat kota akan sangat terbantu.    

Namun, sukses atau tidaknya pengembangan zona khusus ini, menurut Soelaeman, sangat bergantung kepada dua syarat. Syarat pertama ialah pemerintah harus mendukung penuh pembangunan infrastruktur kawasan zona khusus rumah rakyat. Syarat kedua, pemerintah daerah harus tegas melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pemanfaatan lahan di zona tersebut.    

“Pengawasan oleh pemerintah daerah penting sekali. Artinya, kalau di zona itu khusus rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tidak bisa dijual, misalnya, kepada pengembang rumah ko­mersial. Harus tegas sesuai peruntukkannya,” ujar Soelaeman.      

Di sisi lain, pengamat properti Ali Tranghanda mengakui, tingginya harga tanah di DKI Jakarta membuat masyarakat harus mencari lokasi hunian jauh dari tempat kerja. Hal itu memicu terjadinya kemacetan yang menjadi persoalan utama di Ibu Kota negara ini.

Hunian berkonsep transit orien­ted development (TOD) atau hunian nempel stasiun pun belum efektif karena mahalnya harga hunian tersebut.

Untuk itu, Ali mengingatkan pemerintah untuk mengendalikan harga tanah di DKI dengan cara membebaskan pajak bumi dan ba­ngunan (PBB) untuk nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp1 miliar sehingga penghuni tidak terkendala dengan kenaikan harga tanah di sekitarnya yang memicu terjadinya spekulasi. (S-2)  

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More