Senin 24 Juni 2019, 17:49 WIB

Zonasi PPDB DKI Jakarta Dibuat Berbeda

M. Iqbal Al Machmudi | Humaniora
Zonasi PPDB DKI Jakarta Dibuat Berbeda

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Siswa mendaftar seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Jakarta, Jakarta, Senin (24/6).

 

KUOTA Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Provinsi DKI Jakarta mengalami perberbedaan dengan wilayah lain perbedaan juga pada Perintah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB.

"Pertama kita mengapresiasi bahwa Kemendikbud, punya niat yang baik untuk mengatur zonasi ini, tapi kita sadar bahwa setiap daerah memiliki polanya yang berbeda-beda karena itu di DKI kita sudah merapatkan soal ini kita membuat riset kajian dan kita sampai pada kesimpulan bahwa zonasi di Jakarta harus dilakukan penyesuaian."

Hal tersebut disampaikan oleh Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (24/6).

Perbedaan kuota zonasi sendiri terdiri dari tingkat pendidikan SD, SMP, dan SMA seluruh DKI Jakarta.

"Oleh karena itu di dalam pola zonasi yang kita simpulkan disini kita memiliki pola untuk SD, SMP, SMA berbeda jadi PPDB untuk jalur SD itu zonasi berbasis keluarahan jadi 70% basis provinsi 25% dan luar DKI Jakarta hanya 5%," ujar Anies Baswedan.

Baca juga: Revisi Permendikbud Redam Kekisruhan PPDB

Kemudian, SMP dan SMA zonasi keluarahan 65% kemudian 30% luar kelurahan, luar DKI 5%, luar DKI Jakarta hanya 5%. Untuk SMK tidak ada jalur zonasi.

"Sementara, untuk SMK praktis tidak ada jalur zonasi siapa saja bisa daftar, 5 % prestasi, 5% luar DKI itu yang kita lakukan di Jakarta. Dan ini menjaga kontinuitas dari pola rekrutment siswa dari tahun ketahun," jelas Anies Baswedan.

Penyesuaian sendiri dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan kepastian kepada orang tua siswa untuk menyambut sistem rekrutmen ini.

"Kita ingin para orang tua tenang dan ada kepastian ketika menyambut sistem rekrutmen sekolah karena orang tua mencari sekolah aja tegang apalagi mencari sekolah dalam pergantian sistem," kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 Tentang PPDB Pasal 16 Ayat (2) mengatakan bahwasanya sistem zonasi memiliki batas minimal sebesar 90%.

Sementara, pada Keputusan Kepala Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor 594 Tahun 2019 Tentang Teknis PPDB Provinsi DKI Jakarta mengatakan kuota yang disediakan untuk PPDB jalur zonasi hanya 60%.

Selain itu, mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut lebih memfokuskan peningkatan pada kualitas guru dan sekolah.

"Kualitas sekolah harus ditingkatkan apapun sistem rekruitmenntnya kalau kami di Jakarta lebih baik meningkatkan kualitas gurunya kualitas sekolahnya siapapun yang masuk di sekolah itu," urai Anies Baswedan.

"Tapi kalau kita secara serius memperbaiki kualtias sekolahnya justru nantinya akan memperata kualitas sekolah tersebut," pungkas Anies Baswedan. (OL-4)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More