Presiden RI Minta Myanmar Jaga Stabilitas Keamanan di Rakhine

Penulis: Rudy Polycarpus dari Thailand Pada: Sabtu, 22 Jun 2019, 21:15 WIB Internasional
Presiden RI Minta Myanmar Jaga Stabilitas Keamanan di Rakhine

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi (kiri) saat pertemuan bilateral Indonesia-Myanmar

INDONESIA kembali mengangkat isu konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Hal itu dilakukan Presiden Joko Widodo saat bertemu State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-34 ASEAN di Hotel Athenee Bangkok, Thailand, Sabtu (22/6).

Dalam pertemuan dengan Suu Kyi, Jokowi menekankan ppentingnya situasi keamanan yang baik bagi terlaksananya repatriasi yang sukarela, aman, dan bermartabat.

RI, kata Presiden, akan terus mendorong terciptanya perdamaian di Rakhine, sesuai dengan amanat konstitusi menciptakan perdamaian dunia.

"Jika situasi keamanan tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat dijalankan. Indonesia juga memiliki komitmen tinggi untuk terus memberikan kontribusi bagi penyelesaian isu Rakhine State," ujar Presiden Jokowi seperti dilaporkan wartawan Media Indonesia, Rudy Polycarpus, dari Bangkok, Thailand.


Baca juga: Indonesia-Vietnam Bahas Batas Zona Ekonomi Eksklusif


Kepala Negara juga menekankan mengenai pentingnya tindak lanjut rekomendasi Laporan Preliminary Needs Assesment (PNA). Indonesia siap untuk kembali berkontribusi dalam tindak lanjut rekomendasi Laporan PNA.

Dalam KTT yang berlangsung pada 22-23 Juni itu, RI akan membawa tiga isu utama. Pertama adalah ajakan kepada semua negara anggota ASEAN untuk bersatu dalam mengantisipasi perang dagang Amerika Serikat dan China guna menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Kedua adalah upaya memerangi sampah laut, kemudian upaya percepatan mewujudkan perdamaian di Rohingya di Myanmar.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi selama KTT ASEAN, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (OL-1)

 

VIDEO TERKAIT:

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More