Kamis 20 Juni 2019, 23:35 WIB

Panglima TNI Ajukan Penangguhan Penahanan Soenarko

Panglima TNI Ajukan Penangguhan Penahanan Soenarko

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto

 

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengajukan penangguhan penahanan terhadap mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko, yang merupakan tersangka kepemilikan senjata api.

"Saya tadi baru saja telepon ke Denpom TNI Mayor Jenderal Dedi untuk koordinasi dengan Kababinkum TNI untuk sampaikan ke penyidik Pak Soenarko untuk supaya penangguhan penahanan," katanya saat menghadiri acara pertemuan dengan ulama di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Kamis (20/6).

Ia berharap pengajuan itu bisa segera direalisasikan sehingga penangguhan bagi Soenarko bisa secepatnya dilakukan.

"Mudah-mudahan segera dilaksanakan," kata Panglima TNI singkat.


Baca juga: Mabes Polri akan Jelaskan Status Penahanan Soenarko Besok


Mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) Soenarko ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan senjata api ilegal sejak Mei 2019 dan ditahan di Rutan POM Guntur, Jakarta Selatan.  

Terkait dengan pengamanan menjelang keputusan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilu Presiden 2019, Panglima menegaskan TNI tetap siaga. Pihaknya menurunkan sekitar 14 ribu personel yang disebar ke sejumlah titik, misalnya Bawaslu, KPU, MK, hingga Istana Negara.  
 
"Kami tetap overestimate apabila terjadi sesuatu siap. Prediksi kami semakin kondusif," ujar dia.  

Untuk pengamanan, selain dari TNI, Polri juga tetap menurunkan personelnya sekitar 16 ribu, sehingga total anggota TNI dan Polri yang disiagakan 30 ribu orang. Mereka tetap berjaga hingga proses pemilu selesai. (OL-1)

Baca Juga

Antara/Puspa Perwitasari

Menkumham Selidiki Dugaan Djoko Tjandra Ganti Nama

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 19:18 WIB
Kementerian Hukum dan HAM bersama Kejaksaan RI membentuk tim khusus untuk penelusuran. Data perlintasan juga kembali ditelusuri untuk...
ANTARA

Ini Dugaan Maladministrasi Kartu Prakerja Versi ICW

👤Dhika Kusuma Winata 🕔Kamis 02 Juli 2020, 18:44 WIB
"Desakan kami agar pemerintah menghentikan program kartu Prakerja dan kami mengharapkan Ombudsman melakukan pemeriksaan terkait adanya...
MI/ADAM DWI

Baleg DPR: Pembahasan RUU PKS Tunggu RKHUP

👤Putra Ananda 🕔Kamis 02 Juli 2020, 17:49 WIB
"Komisi VIII meminta penarikan RUU PKS alasannya karena masih menunggu pengesahan RKUHP yang akan sangat terkait dari sisi penjatuhan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya