Kamis 20 Juni 2019, 22:40 WIB

Pemerintah Kaji PPh Badan Turun 5%

(Nur/E-2) | Ekonomi
Pemerintah Kaji PPh Badan Turun 5%

ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG//Nyoman Budhiana
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara

 

PEMERINTAH mempertimbangkan penurunan pajak penghasilan (PPh) badan dari 25% menjadi 20%. Saat ini Kementerian Keuangan masih menghitung dampak dari penurunan pajak tersebut jika diimplementasikan kelak.

“Exercise selalu kita lakukan. Jadi, untuk semua alternatif, kita explore, termasuk penghitungan estimasi seberapa besar dampaknya. Ini kita exercise terus. Kita juga melihat bagaimana kondisi tahun ini, tahun depan, kapan itu akan dilaksanakan. Ini masih terus dipikirkan,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (20/6).

Salah satu kajiannya ialah menghitung besaran turunnya penerimaan negara jika PPh badan diturunkan, kemudian disandingkan dengan pengeluaran negara.

“Yang namanya penerimaan negara, tidak terisolasi sendiri. APBN itu juga ada pengeluaran negara. Itu kita padankan, bukan hanya untuk satu tahun tertentu, tapi juga dalam beberapa tahun ke depan. Nanti kami sampaikan, sebagai suatu hitungan,” jelasnya.

Seusai rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Rabu (19/6) lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk menurunkan PPh badan menjadi 20%. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah memfasilitasi dari sisi perpajakan terhadap dunia usaha, tidak hanya sekadar instrumen, tetapi harus bisa diimplementasikan di lapangan.

Tarif PPh badan di Indonesia dinilai masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Singapura sebesar 17%, Thailand sebesar 20%, Vietnam sebesar 22%, dan Malaysia sebesar 24%. Rencana pemerintah itu langsung disambut positif dunia usaha.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyambut baik rencana penurunan PPh badan tersebut. “Kami sangat menyambut baik rencana ini,” katanya.

Menurutnya, penurunan pajak badan tersebut akan memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk ekspansi dan juga bisa menggairahkan dunia industri. Ia pun menyarankan sektor-sektor yang memiliki potensi ekspor bernilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja yang bisa mendapatkan pengurangan pajak badan tersebut. (Nur/E-2)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More