Jumat 21 Juni 2019, 07:25 WIB

Hari Krida Pertanian: Momentum Refleksi dan Optimisme

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri | Opini
Hari Krida Pertanian: Momentum Refleksi dan Optimisme

Dok Pribadi
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri

INDONESIA merayakan Hari Krida Pertanian (HKP) setiap 21 Juni. Secara filosofis, dipilihnya tanggal tersebut sebagai Hari Krida Pertanian mengacu pada ilmu astronomis.

Matahari sebagai sumber energi bagi tumbuhan, hewan, dan manusia berada pada garis balik utara  atau posisi 23,5 derajat lintang utara. Pada posisi ini, terjadi pergantian iklim yang seirama dengan perubahan-perubahan usaha kegiatan pertanian, termasuk kegiatan panen untuk sejumlah komoditas pertanian. Tak heran jika disebutkan bulan Juni merupakan bulan penting bagi para pelaku usaha pertanian.

HKP selayaknya menjadi momen yang tepat bagi semua yang terlibat dalam usaha pertanian untuk menyampaikan puji syukur kepada Allah SWT atas hasil yang diperoleh, mengevaluasi kelemahan dan kekurangan, serta selanjutnya menyusun rencana agar bisa meraih hasil yang lebih baik ke depannya.

Perayaan HKP tahun ini cukup istimewa. Tahun ini menjadi tahun penutup Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Joko Widodo–Jusuf Kalla.  Sehingga tema HKP 2019 'SDM dan Infrastruktur Menuju Pertanian Berdaya Saing' yang dipilih untuk tahun ini, bisa sekaligus menjadi refleksi bagi kinerja sektor pertanian selama lima tahun ke belakang dan juga menyusun misi yang akan diemban untuk mengembangkan pembangunan pertanian ke depan.

Pertanian modern dan infrastruktur
Sejak awal memimpin Kementerian Pertanian pada Oktober 2014, Andi Amran Sulaiman berkomitmen membangun sektor pertanian yang modern, berdaya saing, tidak hanya pada level nasional, bahkan internasional.  Salah satu bukti komitmen tersebut dituangkan dalam visi “Indonesia Lumbung Pangan Dunia 2045”.

Membangun pertanian Indonesia yang modern dan berdaya saing tentunya tak semudah membalikkan telapak tangan. Terutama saat sektor pertanian masih dipandang sebelah mata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Padahal potensi pertanian kita sangat besar. Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan alam melimpah. Keanekaragaman hayati yang ada dapat dilihat dari beragamnya sumber daya genetik pertanian, baik tumbuhan maupun hewan. Di penjuru tanah air, kaya akan aneka tanaman lokal bermanfaat. Iklim tropis juga sangat mendukung  kegiatan pertanian yang efisien dan menguntungkan.

Kementan berkomitmen memperkuat infrastruktur pertanian. Salah satu fokus utamanya adalah infrastruktur pengelolaan air. Faktor kunci tercapainya swasembada dan kedaulatan pangan adalah penyediaan air. Tanpa pengelolaan air yang baik, semua kekayaan sumber daya alam yang dimiliki pun menjadi sia-sia.

Hingga saat ini, Kementan telah membangun irigasi, normalisasi sungai dan bendungan, pompanisasi dan membangun embung untuk menampung air. Melalui pembangunan embung, air hujan yang jatuh bisa dimanfaatkan di recycle dan tidak hanya dimanfaatkan sekali, tetapi bisa dua sampai tiga kali. Embung-embung tersebut sudah dibangun sejak dua tahun terakhir dan sudah terbangun 30 ribu unit diseluruh pelosok tanah air.

Sementara untuk menjamin ketersediaan air irigasi, Kementan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun bendungan, DAM, jaringan irigasi primer dan sekunder serta melakukan normalisasi sungai, serta pembangunan irigasi tersier 3,0 juta hektare.

Aspek lain yang menjadi perhatian Kementan selama lima tahun terakhir adalah penggiatan mekanisasi pertanian yang bermuara pada upaya mewujudkan pertanian modern. Penyediaan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) terus digenjot dalam upaya tingkatkan efisiensi dan efektifitas budidaya pertanian.

Kementan mendorong modernisasi pada kegiatan budidaya, panen dan pasca panen pertanian secara keseluruhan. Secara masif bantuan pemerintah berupa traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, excavator, combine harvester, alat asca panen termasuk pengering semi modern sampai teknologi tinggi telah diserahkan ke masyarakat.
 
Mekanisasi pertanian dipercaya dapat mengatasi persoalan keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian dan juga turut meningkatkan pendapatan petani. Berdasarkan kajian Kementerian Pertanian, mekanisasi di sektor ini, akan meningkatkan  efisiensi usaha tani 35 – 48%.

Gerakan modernisasi pertanian juga turut merambah lahan sub optimal dan daerah pinggiran. Upaya penggiatan mekanisasi pertanian di daerah pinggiran ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tapi juga kualitasnya. Sebagai bentuk pengawalan, Kementan membentuk Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) sehingga kelembagaan pengelolaan alsintan bisa semakin kuat. Potensi lahan rawa di Indonesia yang dapat dikembangkan menjadi lahan pertanian produktif tergolong sangat luas. Apabila potensi ini dapat dikelola dengan intensif dan memanfaatkan teknologi tepat, maka lahan rawa bisa menjadi alternatif yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan produksi pangan nasional pada masa mendatang.

Upaya pemanfaatan lahan rawa dengan pola optimasi lahan telah mulai dirintis sejak tahun 2016. Kementan telah melaksanakan kegiatan optimasi lahan rawa seluas 3.999 hektare di tahun 2016, kemudian tahun 2017 seluas 3.529 hektare, dan pada tahun 2018 telah terealisasi seluas 16.400 hektare. Pada tahun 2019, Kementan direncanakan akan mengembangkan lahan rawa seluas 500 ribu hektare yang tersebar di Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.

Regenerasi petani
Regenerasi Petani dan kualitas SDM juga menjadi faktor penting dalam kesinambungan dan peningkatan daya saing pertanian. Pada tahun ini, Kementan menargetkan mencetak 1 juta petani muda yang diperkirakan tergabung dalam sekitar 40.000 kelompok tani milenial, meliputi subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Petani milenial memiliki definisi yang sangat berbeda dengan petani tradisional. Jika petani tradisional masih identik dengan metode konvensional dan pekerjaan kotor, petani milenial didefinisikan sebagai para petani tanggap teknologi digital dan alsintan, serta fasih mengadopsi teknologi dalam beragam aspek bisnis dari hulu hingga hilir. Dengan karakteristik tersebut, para petani milenial akan mampu membawa pembaruan dalam pembangunan pertanian ke depan.

Untuk lahirkan para petani milenial, Kementan melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)  mencanangkan program Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial seraya menguatkan tiga pilar mereka, yaitu penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Tiga pilar didorong untuk bergerak bersama-sama untuk perkuat kompetensi SDM Pertanian. Penguatan tiga pilar tersebut turut tergambarkan dalam misi Kementan dalam membangun SDM pertanian pada tahun 2020, yaitu (1) mewujudkan pendidikan vokasi pertanian yang kompetititf; (2) memantapkan sistem pelatihan vokasi dan sertifikasi profesi pertanian yang berdaya sing; (3) memantapkan sistem penyuluhan pertanian yang terpadu dan berkelanjutan; serta (4) memantapkan reformasi birokrasi mendukung peningkatan produksi dan daya saing pertanian.

Program Penumbuhan dan Penguatan Petani Milenial di seluruh Indonesia dibagi ke dalam zona kawasan jenis komoditas pertanian mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Setiap zona mendapatkan jenis bantuan yang berbeda. Untuk tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, kelompok tani milenial akan mendapat bantuan benih. Sementara peternakan mendapatkan bantuan ternak.

Kelompok tani milenial juga diberikan pembekalan dan bimbingan teknis (bimtek) sesuai dengan bidang pertanian yang ditekuninya. Bimtek diselenggarakan tidak hanya untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, sikap dan pengetahuan petani, tapi juga mengubah pola pikir dan meningkatkan kapasitas seorang petani ke arah yang lebih modern.  Guna peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, peran Penyuluh Pertanian sangat strategis sebagai pendamping petani. Salah satunya dalam melatih penggunaan alsintan kepada para petani millenial.


Refleksi sektor pertanian
Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan) 2019, Selasa (20/6) yang dihadiri Kepala Dinas Provinsi se-Indonesia, Menteri Pertanian mengucapkan terima kasih kepada seluruh Kepala Dinas, provinsi dan kabupaten se-Indonesia atas partisipasinya terhadap produtivitas pangan, peningkatan ekspor, pengendalian inflasi pangan, hingga tingkat kemiskinan yang menurun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDB sektor pertanian periode 2014-2018 tercatat naik Rp400 triliun sampai Rp500 triliun. Total akumulasinya mencapai Rp1.370 triliun. Peningkatan PDB pertanian turut didorong oleh peningkatan volume ekspor. Jika pada 2013 ekspor hanya mencapai 33 juta ton, maka pada 2018 ekspor pertanian mencapai 42 juta ton.

Capaian lain yang menjadi catatan penting adalah inflasi pangan yang sangat terkendali. Pada 2017, inflasi pangan bisa ditekan hingga 1,26%. Capaian tersebut menunjukkan inflasi pangan sudah jauh lebih terkendali, terutama bila dibandingkan inflasi pangan tahun 2014 yang mencapai 10,57%.

Peningkatan produksi dan ekspor pertanian, maupun terkendalinya inflasi pangan juga turut diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pertanian. Data BPS menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2018 mencapai 102,46, tertinggi selama lima tahun terakhir.

Baca juga: Pacu Produksi Siap Ekspor Asal Sulawesi Tenggara

Peningkatan NTP juga diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan di pedesaan. Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 tinggal 9,66% (25,67 juta orang) dan mengalami penurunan sebesar 0,16% poin terhadap Maret 2018 (9,82%), dan 0,46% poin terhadap September 2017 (10,12%). Bila mengacu pada fakta bahwa pelaku usaha pertanian masih terkonsentrasi di pedesaan, data ini bisa dijadikan gambaran bahwa kesejahteraan para pelaku usaha pertanian terus membaik.

Seperti yang telah disebutkan oleh Menteri Pertanian, semua capaian itu bukan sekadar kerja pemerintah, tapi hasil dari sinergi dan kerja sama semua pihak, mulai dari elemen pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan terutama petani sebagai pelaku utama sektor pertanian. Kita harapkan HKP 2019 ini menjadi momentum untuk terus meningkatkan ritme kerja dan sinergi semua pihak dalam membangun pertanian Indonesia yang berdaya saing tinggi.

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More