Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Juga Berencana tak Hadirkan Saksi

Penulis: Antara Pada: Kamis, 20 Jun 2019, 15:16 WIB Politik dan Hukum
Tim Hukum Jokowi-Ma

ANTARA/Hafidz Mubarak A
Ketua tim kuasa hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01 Yusril Ihza Mahendra.

KETUA tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pihaknya berencana hanya akan menghadirkan ahli dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sebab saksi pemohon dinilai gagal membuktikan adanya kecurangan pemilu.   

"Sekarang kalau mereka sudah tidak bisa membuktikan tuduhannya, lalu untuk apa kami menghadirkan saksi lagi," ujar Yusril sebelum sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (20/6).

Baca juga: Ini Alasan KPU tidak Hadirkan Saksi Fakta

Ia mengaku sebelumnya penasaran tentang bukti yang dimiliki kuasa hukum Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan pemilu dan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (TSM), tetapi ternyata dalam sidang saksi dan ahli tidak dapat membuktikan hal itu.

"Ternyata bukti yang wow dibilang Pak Bambang Widjojanto itu tidak ada apa-apanya. Jadi bukti saksi, ahli, surat itu menurut analisis saya tidak ada satu pun yang bisa membenarkan atau membuktikan dakwaannya," tutur Yusril.    

Untuk itu, menurut dia, ahli perlu dihadirkan untuk memperkuat argumentasi, sementara saksi tidak diperlukan untuk membantah dalil permohonan. Yusril mengatakan ahli yang akan dihadirkan akan memberikan pendapat berkaitan dengan kecurangan dan pelanggaran TSM.    

"Kami akan menghadirkan seorang lulusan hukum pidana yag juga sedikit banyak mendalami tentang tindak pidana terkait UU Pemilu," kata Yusril.    

Mahkamah memberi kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menghadirkan maksimal 15 orang saksi dan dua orang ahli untuk didengar keterangannya.

Sebelumnya Mahkamah mendengarkan keterangan 14 saksi dan dua ahli pihak Prabowo-Sandi selaku pemohon pada Rabu (19/6) yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 04.55 WIB keesokan harinya. (Ant/OL-6) 

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More