Kepala BKD Klarifikasi Kenaikan Gaji Gubernur

Penulis: Rif/J-1 Pada: Kamis, 20 Jun 2019, 08:25 WIB Megapolitan
Kepala BKD Klarifikasi Kenaikan Gaji Gubernur

Medcom.id/ Theo
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan

KEPALA Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menepis terbitnya Keputusan Gubernur Nomor 879 tahun 2019 untuk menaikkan gaji Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Menurut Chaidir, Keputusan Gubernur DKI Nomor 879 tahun 2019 ialah untuk menetapkan tunjangan hari raya (THR) dan tambahan penghasilan bagi pegawai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

"Bukan untuk menaikkan gaji Gubernur DKI. Tambahan itu diberikan ketika pajak mencapai target. Itu diatur sebagai jasa prestasi, kebenaran berbarengan dengan tunjangan hari raya," paparnya, kemarin.

Ia menjelaskan kebijakan mengenai penghasilan tambahan oleh pegawai BPRD dan Gubernur DKI tertulis dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2018 tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah. "Gubernur itu punya hak prerogatif. Ketika dia mencapai target pendapatan akan mendapat pendapatan tambahan, ada aturannya," ujar Chaidir.

Pada 24 Mei 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menandatangani Keputusan Gubernur Nomor 879 Tahun 2019. Ada sembilan poin dalam keputusan gubernur tersebut.

Salah satunya, pemberian tunjangan hari raya dan tambahan penghasilan tahun anggaran 2019 kepada gubernur dan wakil gubernur serta PNS dan CPNS di lingkungan BPRD.

Selanjutnya, tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada April 2019 dan dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari raya.

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan sebesar penghasilan yang diterima pada Juni 2019 dan dibayarkan pada Juli 2019 dengan memperhitungkan capaian kinerja pemungutan pajak daerah.

Pembayaran THR dan tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun anggaran 2019 melalui dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Penandatanganan keputusan tambahan penghasilan tahun anggaran 2019 tersebut ramai diperbincangkan di media sosial. Chaidir memastikan tidak ada peraturan kenaikan gaji gubernur seperti yang viral dibicarakan di media sosial.

Sejatinya pemberian penghasilan tambahan bukanlah pelanggaran sebab telah diatur melalui Peraturan Presiden (PP). Dalam PP Nomor 35 Tahun 2019 disebutkan setiap PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara mendapatkan tambahan penghasilan berupa tunjangan ke-13. (Rif/J-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More