Rabu 19 Juni 2019, 23:17 WIB

Mendagri Pastikan DPT Sudah Clear dan Disepakati Bersama Timses

Mendagri Pastikan DPT Sudah Clear dan Disepakati Bersama Timses

MI/Ramdani
Mendagri Tjahjo Kumolo

 

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menegaskan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sudah tidak ada persoalan

"Pada 2017, Kemendagri sudah menyerahkan daftar penduduk pemilih potensial (DP4), clear. Dan kewenangan menentukan DPT itu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU juga sering mengundang kami untuk menyinkronkan DPT. Jadi, menurut kami, DPT itu clean and clear. Setiap ada pertanyaan dari timses atau partai kan dibuka bersama, semua sepakat," kata Tjahjo Kumolo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (19/6).    

Ia menanggapi terkait Sidang MK yang mempersoalkan DPT dalam Pilpres 2019. Saksi dalam Sidang MK sempat menyatakan ada sekitar 17 juta nama terdaftar di DPT siluman alias fiktif. "Enggak ada, kalau di data yang kami sampaikan ke KPU itu fix clean and clear. Soal ada tanggal lahir yang sama itu kan kesepakatan," tegasnya.    

Tjahjo bahkan menegaskan data dari kementeriannya yang telah disampaikan ke KPU dan telah dicocokkan dengan nomor induk kependudukan (NIK) benar-benar sudah sesuai.    

"Menurut data kami, yang kami serahkan ke KPU, hasil koordinasi dengan KPU untuk menyinkronkan, mencocokkan DPT itu lewat NIK yang ada di kami clean and clear. Dari 187 juta itu aman," ujarnya.    

Baca juga: Andi Arief Sebut Jutaan Rakyat Tertipu atas Tuduhan BPN Soal DPT

Sementara soal KTP palsu, Tjahjo mengatakan KTP seperti itu tidak akan mungkin bisa digunakan. "KTP palsu kan enggak akan mungkin bisa dipakai. Siapa yang mau pakai KTP palsu. Itu fix per-TPS domisili di mana. Dobel TPS aja enggak mungkin kok," ucapnya. (X-15)

Baca Juga

Antara

Jokowi: Kalau Dulu Lockdown, Ekonomi Anjlok 17%

👤Andhika Prasetyo 🕔Rabu 15 Juli 2020, 23:29 WIB
"Saya tidak bisa bayangin kalau kita dulu lockdown mungkin bisa...
Dok. Pribadi

DPR Apresiasi Langkah BP2MI Berantas Pengiriman PMI Ilegal

👤Thomas Harming Suwarta 🕔Rabu 15 Juli 2020, 23:20 WIB
Pengiriman PMI secara illegal (non prosedural) lanjut Christina, telah menjadi permasalahan sejak lama dan sangat serius karena berkaitan...
Dok MI

Politisi PKS: Pembubaran Lembaga Negara Perlu Desain Kuat

👤Putri Rosmalia Octaviyani 🕔Rabu 15 Juli 2020, 22:47 WIB
Ia mengatakan bahwa pembubaran harus dilakukan dengan jaminan tak akan menyimpang dari koridor reformasi...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya