Rabu 19 Juni 2019, 18:45 WIB

Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo-Sandi di Sidang MK

Rahmatul Fajri | Politik dan Hukum
Haris Azhar Tolak Jadi Saksi Prabowo-Sandi di Sidang MK

MI/ROMMY PUJIANTO
Aktivis HAM Haris Azhar di Jakarta, Rabu (26/7).

 

PEGIAT Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, mengundurkan diri menjadi saksi fakta tim hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada lanjutan sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) kali ini.

"Saya menyatakan tidak bersedia untuk hadir sebagai saksi dalam sidang sengketa pemilihan presiden di MK hari ini," kata Haris dalam keterangan tertulis, Rabu (19/6).

Baca juga: Pakar Nilai Gugatan 02 Keluar dari Kewenangan MK

Haris beralasan Prabowo dinilainya punya masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Selain itu, ia mengatakan pihak petahana Joko Widodo (Jokowi) juga dinilainya tak memberikan solusi soal kasus HAM.

"Saya melihat Prabowo salah satu orang yang punya catatan hitam soal HAM, misal kasus penculikan, penghilangan orang, dan kerusuhan Mei (1998). Sementara di Jokowi-nya juga nggak mau menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Seperti diketahui, rencananya Haris hari ini diminta menjadi saksi untuk kubu Prabowo lantaran perannya yang membantu memberikan bantuan hukum kepada Kapolsek Pasirwangi, Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Aziz.

Baca juga: Debat, Hakim MK Sempat Ancam Usir BW dari Ruang Sidang

Sulman sempat mengaku mendapat perintah dari Kapolres Garut untuk melakukan penggalangan dukungan kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada kontestasi Pilpres 2019. "Bantuan hukum dari saya untuk AKP Sulman Aziz semata-mata berbasis pada profesi advokat yang selama ini saya jalani," ujar Haris.

Haris mengatakan, untuk pemberian keterangan di sidang MK, ia menilai Sulman Aziz yang tepat menjadi saksi fakta."Oleh karenanya, Bapak AKP Sulman Aziz saat itu dapat dikatakan sebagai seorang whistle blower. Saya menilai lebih tepat apabila Bapak AKP Sulman Aziz langsung yang hadir, untuk dimintai keterangan dan diminta menjadi saksi dalam sidang ini," pungkasnya. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More