Presiden Geram Kinerja Investasi dan Ekspor Loyo

Penulis: Akmal Fauzi Pada: Rabu, 19 Jun 2019, 18:20 WIB Ekonomi
Presiden Geram Kinerja Investasi dan Ekspor Loyo

ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Presiden Joko Widodo

PRESIDEN Joko Widodo mengungkapkan kegeramannya terkait persoalan loyonya kinerja investasi dan ekspor. Jokowi memerintahkan menterinya agar kebijakan investasi dan ekspor bisa dirumuskan secara konkret sehingga bisa dieksekusi.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) terkait Terobosan Kebijakan Investasi, Ekspor, dan Perpajakan, di Kantor Presiden, Rabu (19/6).

Menurutnya, investasi dan ekspor menjadi kunci utama dalam mengatasi masalah defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang sudah beberapa tahun ini menjadi masalah yang belum bisa terselesaikan.

Jokowi bahkan sampai tak habis pikir, karena hingga saat ini belum ada langkah terobosan yang konkret untuk mengatasi masalah ekspor dan investasi. Padahal, masalah ini sudah di bahas hingga 6 kali dalam rapat terbatas bersama para menteri Kabinet Kerja.

"Ini ratas ke enam. Tolong digarisbawahi," tegas Jokowi dengan nada tinggi, saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/6).

Jokowi kemudian meyinggung persoalan izin investasi yang hingga saat ini dianggap belum cukup nendang. Padahal, sudah berbagai kebijakan dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi masalah perizinan.

Jokowi juga mengarahkan aparat pemerintah untuk terus mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami oleh para pelaku usaha. Presiden menekankan kebijakan investasi, maupun percepatan perizinan masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.


Baca juga: Di KTT ASEAN, Jokowi akan Serukan Antisipasi Perang Dagang


Hadir dalam rapat terbatas kali ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Hadir juga Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Usai rapat, Sri Mulyani mengatakan, presiden menekankan kementerian terkait bekerja sampai level implementasi dan tidak berhenti di tingkat kebijakan.

“Sehingga tidak berhenti pada level policy tapi kepada level implementasi kepada setiap industrinya, di lokasi mana, dan juga minta supaya agar berbagai trade representative kita di luar negeri, bisa betul-betul menjadi agen yanb bisa buka pasar,” jelasnya.

Menurutnya, memang harus ada yang dikaji lebih dalam untuk mendongkrak sektor yang selama ini menjadi sumber perbaikan defisit transaksi berjalan. Pasalnya, permasalahan defisit transaksi berjalan lantaran kinerja ekspor yang loyo dan arus investasi yang masuk tidak sebesar yang diharapkan.

"Ya kita harus betul-betul melihat perindustri dan perlokasi. Seperti Menteri Perindustrian yang mengidentifikasi 7 sektor industri yang potensial, nanti masing-masing memiliki persoalan-persoalan jadi kita akan melakukan follow up kebutuhan seperti industri makan-minum, tekstil, otomotif, elektronik, kimia, itu semuanya memiliki perbedaan dari sisi karakteristik kebutuhan mereka,” jelasnya. (OL-1)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More