Rabu 19 Juni 2019, 16:50 WIB

KPU dan Bawaslu Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020

Putri Rosmalia Octaviyani | Ekonomi
KPU dan Bawaslu Minta Kenaikan Anggaran Tahun 2020

ROMMY PUJIANTO
Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta kenaikan anggaran untuk tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Sekjen KPU dan Sekjen Bawaslu dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu (19/6).

Dalam rapat tersebut, KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1.201.388.105.000. Pagu anggaran KPU tahun 2020 sebesar Rp1.992.861.595.000.

Baca juga: Anggaran Kemenkeu Naik Rp2,14 Triliun

Sekjen KPU, Arif Rahman Hakim, mengatakan selain permintaan kenaikan anggaran, KPU juga meminta persetujuan DPR untuk merelokasikan efesiensi anggaran hasil optimalisasi anggaran tahun 2019. "Itu untuk sarana prasarana kantor KPU di pusat dan daerah, sebesar Rp310 juta," ujar Arif.

Sementara itu, Bawaslu mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp497.099.425.000. Sementara pagu indikatif anggaran 2020 Bawaslu sebesar Rp2.844.862.603.000, termasuk untuk DKPP sebesar Rp10.720.000.000.

Menanggapi permintaan tersebut, anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Abdul Hakam Naja, mengatakan bahwa detail anggaran tahun 2020 yang diajukan KPU tidak jelas. Ia mengatakan seharusnya rencana anggaran yang diajukan KPU bisa lebih detail. Itu mengingat besarnya anggaran untuk tahun 2020.

"Tiba-tiba keluar anggaran yang sangat besar, sangat sederhana, sangat terbatas penjelasan dan narasinya, padahal anggarannya cukup besar," ujar Hakam.

Sementara itu, Wakil Ketua komisi II, Herman Khaeron, mengatakan bahwa Komisi II telah mendengar alasan-alasan permintaan kenaikan anggaran 2020 KPU dan Bawaslu. Termasuk permintaan soal pemanfaatan dana efisiensi tahun 2019 KPU.

Baca juga: DPR Terima Usul Anggaran Tambahan Kemenperin Rp2,89 Triliun

Komisi II akan mengkaji lebih lanjut mengenai permintaan tersebut, baik soal jumlah anggaran, hingga soal pemanfaatan dan penggunaannya oleh KPU dan Bawaslu selama ini dan di tahun 2020 mendatang.

"Kami akan membahas lebih lanjut pada rapat pembahasan RAPBN 2020 berikutnya," ujar Herman. (OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More