Rabu 19 Juni 2019, 16:06 WIB

Kivlan Zen Merasa Difitnah, Polri: Itu Hak Dia

Kivlan Zen Merasa Difitnah, Polri: Itu Hak Dia

Medcom.id/Ilham Pratama
Karopenmas Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo.

 

KEPALA Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyebut anggapan Kivlan Zen bahwa dirinya merasa difitnah setelah menjalani konfrontasi di Mapolda Metro Jaya, Selasa (18/6) adalah hak konstitusional.    

"Itu merupakan hak konstitusional dari yang bersangkutan dalam pemeriksaan. Silakan saja," ujar Brigjen Dedi di Jakarta, Rabu (19/6).    

Baca juga: Menhan Pastikan tak Bisa Bantu Kasus Kivlan Zen

Ia menjamin pihak kepolisian tetap profesional selama proses penyidikan dengan berpegang teguh pada Pasal 184 KUHP yang mengatur tentang alat bukti.    

Dalam proses penyidikan, Dedi menyebutkan, pihak penyidik tidak hanya menggali keterangan dari tersangka Kivlan Zen dan Habil Marati. "Polri juga menggali alat bukti-bukti yang lain. Baik berupa keterangan saksi, kemudian keterangan saksi ahli, kemudian bukti petunjuk dan surat," ujar Dedi.    

Kivlan diperiksa pada Selasa (18/6) pukul 16.55 WIB dan baru selesai pada Rabu (19/6) pukul 00.15 WIB. Penyidik mengkonfrontasi Kivlan bersama tersangka dugaan perencanaan pembunuhan tokoh nasional, Habil Marati dan saksi lainnya yakni Iwan, Aziz, dan Fifi. Mereka dikonfrontasi terkait aliran dana dalam kasus rencana pembunuhan empat tokoh nasional dan satu pimpinan lembaga survei.    

Kivlan mengaku dirinya difitnah oleh para saksi yang menyebut Kivlan memberikan uang sebesar 15.000 dolar Singapura ke Iwan untuk membeli senjata api ilegal. Kivlan menegaskan jika dirinya difitnah dalam kasus itu.    Sebelumnya, polisi menyampaikan bahwa Habil Marati memberikan uang 15 ribu dolar Singapura kepada Kivlan Zen dan Iwan.

Uang tersebut merupakan dana operasional untuk mencari eksekutor dengan target empat tokoh nasional. (Ant/OL-6)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More