Rabu 19 Juni 2019, 14:20 WIB

Menhan Pastikan tak Bisa Bantu Kasus Kivlan Zen

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Menhan Pastikan tak Bisa Bantu Kasus Kivlan Zen

MI/Mohamad Irfan
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua dari kiri) di Raker bersama Komisi I

 

MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan tak bisa memberi bantuan pada Kivlan Zen yang tengah terjerat kasus hukum. Ia mengatakan, hal itu sepenuhnya ada di ranah kepolisian dan tak ingin ikut campur.

"Saya tidak berani itu, hukum harus ditegakkan. Saya bilang, tidak boleh, ya tidak boleh," ujar Ryamizard di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (19/6).

Ia mengatakan Kivlan secara personal merupakan sosok yang dikenal baik. Ia juga cukup akrab dengan Kivlan dan menghargai upaya meminta bantuan padanya.

"Itu senior saya loh, baik, sangat baik dengan saya, saya hargai dia minta tolong saya. Tapi ingat ya, masalah hukum masalah politik tidak bisa saya. Tapi, saya sudah bisik-bisik lah dengan teman-teman polisi coba dipertimbangkan lagi lah," ujar Ryamizard.

Baca juga: Kivlan Zen Laporkan Iwan Kurniawan Terkait Kesaksian Palsu

Usulan mempertimbangkan kembali hukuman bagi Kivlan, menurut Ryamizard, patut dilakukan. Salah satu alasannya Kivlan sebagai bagian dari TNI yang juga memiliki jasa bagi negara.

Seperti diketahui, penyidik Mabes Polri menetapkan Kivlan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Ryamizard mengaku dirinya menerima surat permintaan penangguhan penahanan dari Kivlan. Namun, ia belum bisa mengambil sikap ataupun membalas surat tersebut.

Sebelumnya, diketahui Kivlan Zen mengirim surat permintaan perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Permintaan perlindungan itu dikirimkan karena Kivlan beralasan dirinya merasa terancam.(OL-5)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya