Rabu 19 Juni 2019, 14:20 WIB

Menhan Pastikan tak Bisa Bantu Kasus Kivlan Zen

Putri Rosmalia Octaviyani | Politik dan Hukum
Menhan Pastikan tak Bisa Bantu Kasus Kivlan Zen

MI/Mohamad Irfan
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kiri) bersama dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua dari kiri) di Raker bersama Komisi I

 

MENTERI Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu memastikan tak bisa memberi bantuan pada Kivlan Zen yang tengah terjerat kasus hukum. Ia mengatakan, hal itu sepenuhnya ada di ranah kepolisian dan tak ingin ikut campur.

"Saya tidak berani itu, hukum harus ditegakkan. Saya bilang, tidak boleh, ya tidak boleh," ujar Ryamizard di gedung DPR, Jakarta, Rabu, (19/6).

Ia mengatakan Kivlan secara personal merupakan sosok yang dikenal baik. Ia juga cukup akrab dengan Kivlan dan menghargai upaya meminta bantuan padanya.

"Itu senior saya loh, baik, sangat baik dengan saya, saya hargai dia minta tolong saya. Tapi ingat ya, masalah hukum masalah politik tidak bisa saya. Tapi, saya sudah bisik-bisik lah dengan teman-teman polisi coba dipertimbangkan lagi lah," ujar Ryamizard.

Baca juga: Kivlan Zen Laporkan Iwan Kurniawan Terkait Kesaksian Palsu

Usulan mempertimbangkan kembali hukuman bagi Kivlan, menurut Ryamizard, patut dilakukan. Salah satu alasannya Kivlan sebagai bagian dari TNI yang juga memiliki jasa bagi negara.

Seperti diketahui, penyidik Mabes Polri menetapkan Kivlan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran berita bohong dan makar. Ryamizard mengaku dirinya menerima surat permintaan penangguhan penahanan dari Kivlan. Namun, ia belum bisa mengambil sikap ataupun membalas surat tersebut.

Sebelumnya, diketahui Kivlan Zen mengirim surat permintaan perlindungan dan jaminan penangguhan penahanan kepada Menteri Pertahanan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KASAD). Permintaan perlindungan itu dikirimkan karena Kivlan beralasan dirinya merasa terancam.(OL-5)

Berita Terkini

Read More

Poling

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Setujukah Anda dengan kebijakan zonasi tersebut?





Berita Populer

Read More