Rabu 19 Juni 2019, 09:10 WIB

Ombudsman pun Ditolak di Rutan KPK

M Iqbal Al Machmudi | Politik dan Hukum
 Ombudsman pun Ditolak di Rutan KPK

MI/MOHAMAD IRFAN
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) mengikuti rapat yang dipimpin Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala.

 

ANGGOTA Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Adrianus Meliala memaparkan hasil sidak (inspeksi mendadak) terkait pelayanan publik yang dilakukan selama libur Lebaran tahun ini. Sidak dilakukan di berbagai tempat, seperti rumah tahanan negara (rutan), lembaga pemasyarakatan (LP), rumah detensi, pos pemadam kebakaran, infrastruktur, dan depo bahan bakar minyak (BBM).

"Dalam sidak ke rutan, LP, dan rumah detensi, kami temukan adanya kekurangan staf, adanya ketidaklengkapan dalam standar minimal, juga di-temukan fasilitas LP yang tidak sesuai dengan peruntukan," ungkap Adrianus di Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan saat sidak ke rutan milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tim yang dipimpinnya ditolak penjaga rutan. "Kami mengkritisi tentang rentang kendali dari KPK yang panjang. Akibatnya petugas jajaran bawah tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat. Selain itu, kami memberikan catatan adanya WC yang jauh dari tempat menunggu," ungkap Adrianus.

Pihaknya mengusulkan kepada KPK agar kamar WC tidak menggunakan portable, tetapi permanen. "Selain itu, kami meminta ruang parkir tidak mengganggu lahan untuk penduduk karena kita ketahui rutan itu berada di dekat permukiman penduduk yang padat," tutur Adrianus.

Sebelumnya, rombongan Ombudsman juga ditolak KPK ketika hendak melakukan tu-gas pengawasan terhadap lembaga antirasuah tersebut.

Dalam menanggapi temuan Ombudsman itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa saat libur Lebaran, KPK memberikan keleluasaan kepada keluarga tahanan untuk datang berkunjung.

Waktu berkunjung dijad-walkan 4 Juni hingga 6 Juni, sedangkan kedatangan Ombudsman pada 7 Juni. Oleh karenanya, petugas menolak dan menunggu rekomendasi dari pimpinan.

"Sebetulnya KPK selalu mengizinkan. Cuma KPK itu kan membutuhkan izin minimal dari tiga pimpinan karena dalam mengambil keputusan kolektif kolegial. Jadi, saat itu mungkin ada keterlambatan respons. Pola komunikasi yang akan kita perbaiki supaya lebih cepat," tutur Alex.

Selanjutnya, di rutan Kejaksaan Agung, Ombudsman mendapati adanya orang yang hilir mudik di blok tahanan. Selain itu, didapati pula pintu sel yang tidak terkunci. Temuan lain, kata Adrianus, adanya penyalahgunaan fungsi ruang tamu untuk bermain pingpong. Di tempat ibadah seperti musala pun ditemukan kasur. (Mir/P-3)

Baca Juga

MI/Susanto

DPR tidak Boleh Paksakan Membuka Masa Sidang

👤Pro/I-1 🕔Minggu 29 Maret 2020, 07:05 WIB
Fungsi DPR harus terus berjalan meski dalam kondisi darurat pandemi...
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tanggap Darurat DKI Sampai 19 April 2020

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:40 WIB
Fraksi NasDem di DPRD DKI berharap Gubernur Anies sejalan dengan pemerintah pusat yang mencanangkan tanggap darurat hingga 29...
Dok Antara

170 Ribu APD Didistribusikan

👤Atalya Puspa 🕔Minggu 29 Maret 2020, 06:35 WIB
Selain mengimpor alat pelindung diri dan ventilator, pemerintah juga mendorong industri dalam negeri untuk memproduksi kedua alat kesehatan...

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya